Voucher Belanja Jokowi Mirip Konsep Uang Raskin Kompasianer Ini

Kemarin sore, 19 Juli 2016, Presiden Jokowi Mengumumkan digantinya Bansos Raskin menjadi VoucherRaskin.  Wacana kebijakan mengganti subsidi beras menjadi uang atau setarauang untuk wong miskin yang pernah saya posting di Kompasiana lebih dari duatahun yang lalu memang berpotensi menguntungkan orang miskin.  Keuntungan-keuntungantersebut bersumber dari beberapa hal sebagai berikut.  

Pertama, penerima manfaat darialokasi setara anggaran APBN sekitar 3 juta ton beras untuk wong miskin, tidakperlu lagi repot-repot antre di rumah/kantor kepala desa. Dengan demikian, yangtadinya banyak diantara mereka yang masih perlu mengeluarkan tambahan uangkarung dan uang ojek, misalnya, kini tidak perlu lagi melakukan itu. Merekasekarang dapat membeli beras yang tidak apek dan/atau sembako yang lain denganvoucher miskin tersebut.    

Kedua, Anggaran Raskin APBN yanguntuk tahun 2015 berjumlah sekitar Rp19 triliun, cenderung lebih tepat sasaran.Kearifan lokal seperti Baroto atau bagi roto (rata) seperti yang pernahdisampaikan oleh Menteri Khofifah Indar P. dapat dihilangkan. Pola Baroto inimenyebabkan yang sangat miskin, setengah miskin,  hampir miskin, dansedikit kaya, menerima Raskin dalam jumlah yang sama. Kebijakan voucher ini,sebaliknya, dapat membidik sasaran penerima manfaat yang lebih tepat.   

Ketiga, terlihat potensi pemangkasanbiaya pengelolaan subsidi pangan ini. Biaya pengelolaan Raskin yang sebelumnya dikelolaoleh Bulog,  dengan anggaran untuk 10 tahun terakhir berjumlah lebih dari Rp100triliun, menurut beberapa hasil kajian, rasa-rasanya, sekitar 65% digunakanuntuk membiayai kegiatan manajemen dan operasional Bulog. Kini biaya manakemendan operasional Bulog tersebut tentunya dapat digabungkan kedalam VoucherBelanja Miskin tersebut. Insyallah! 

Keempat, dan ini yang pentingjuga untuk menghilangkan rezim KKN Raskin, transparansi program Voucher BelanjaMiskin ini dapat ditingkatkan. Para penerima manfaat program in dapatditayangkan secara online. Masyarakat segera dapat melapor jika ternyata banyakorang kaya dan/atau lurah/Kades diselundupkan menjadi penerima Voucher BalanjaMiskin.

Kelima, program ini merupakansinergi dari program non-tunai pemerintah yang lainnya. Rasanya, program BOS,utamanya di DKI Jakarta, dan Indonesia Pintar sudah menerapkan programnon-tunai terlebih  dahulu

Catatan. Saya kira pendukung utama dari kebijakan voucher belanja ini adalah Wapres JK. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan penggantian subsidi minyak tanah menjadi subsidi LPG tabung 3Kg yang digulirkan tahun 2010, rasanya.