Pentingnya Pendidikan Etika Administrasi Publik bagi Masyarakat demi Keberlangsungan Birokrasi yang Lebih Baik

Indonesia sedang diterpa isu-isu tidak sedap karena perilaku para pejabatnya. Masyarakat sudah mulai sadar dan berani menyampaikan kritik ketika ada pejabat yang tidak baik dalam berperilaku dan menjalankan tugasnya. Namun, pemerintah masih saja melakukan kesalahan yang sama. Dari dulu hingga sekarang, birokrasi di Indonesia masih tidak dapat dilepaskan dengan yang namanya Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Dengan adanya keberanian dari masyarakat, terkuaklah kasus-kasus pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya.

Sebut saja kasus yang berjalan panjang seperti kasus korupsi dana bantuan sosial yang dilakukan oleh mantan menteri sosial Juliari, penyalahgunaan kekuasaan mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo, kasus korupsi mantan pejabat eselon III Rafael Alun Trisambodo, dan yang paling hangat dibicarakan adalah kasus pejabat Lampung yang anti kritik dan diduga melakukan korupsi pula serta diduga adanya dinasti kekuasaan pejabat di Lampung.

Dari banyaknya kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang tersebut, penulis melihat bahwasanya akar permasalahan dari semua ini adalah bersumber dari para pejabat publik tidak memahami betul tugas dan wewenang yang mereka miliki. Maka dari itu, pemerintah harus lebih mendalami bagaimana cara agar pendidikan etika administrasi publik ini bukan hanya sekedar menjadi materi yang lewat saja, tetapi juga dapat diterapkan oleh calon-calon administrator publik di kemudian hari.

Menarik lebih jauh lagi inti dari permasalahan, ditemukan bahwa pembentukan masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap birokrasi. Kita tidak dapat memungkiri fakta yang sebenarnya masyarakat juga turut andil dalam kesalahan tersebut. Berdasarkan survey Charta Politica dikutip dari nasional.kompas, 45,6% masyarakat masih memaklumi politik uang dalam kampanye pemerintah. 

Masih banyak juga masyarakat yang memilih berdasarkan uang yang diberikan oleh pejabat-pejabat tersebut. Bukankah itu sebuah suapan juga? Sama seperti yang telah dilakukan oleh pejabat-pejabat. Sesuai dengan salah satu pendekatan etika administrasi publik, yakni aliran sosialisme yang di dalamnya baik dan buruk adalah ditentukan oleh adat istiadat yang berkembang dan dipegang teguh oleh masyarakat. Jadi, jika masyarakat telah memegang teguh adat dan perilaku-perilaku yang baik, maka akan menghasilkan birokrasi yang baik pula.

Etika administrasi publik sangat penting untuk dipahami oleh para mahasiswa yang dalam jurusannya nanti akan mengarah kepada pemerintahan maupun oleh masyarakat secara umum agar masyarakat juga dapat turut serta menilai mana hal yang baik. Sebelumnya, perlu kita ketahui apa itu etika administrasi publik? 

Etika administrasi publik merupakan standar kode etik atau aturan berperilaku yang benar yang seharusnya dapat dipatuhi oleh para administrator publik sebagai pelayan publik (Pasolong, 2007). Pemerintah memiliki dua fungsi, yakni fungsi politik dab fungsi administrasi yang fungsi administrasi tersebut dapat disalahgunakan karena keleluasaan menafsirkan kebijakan.

Menurut Widodo dalam Holila (2013) dalam etika administrasi publik, terdapat nilai-nilai yang harus diimplementasikan oleh para administrator, yakni:

1. Nilai Efisiensi
Nilai ini memiliki arti bahwa seorang administrator publik harus menggunakan dana publik dengan berhati-hati dan tidak boros agar apa yang direncanakan untuk kebermanfaatan publik dapat tercapai. Jika dikaitkan dengan kasus pejabat-pejabat yang telah disebutkan tadi, ketika ia melakukan korupsi, berarti ia tidak dapat mengindahkan nilai efisiensi ini. Untuk melakukan korupsi, pejabat tersebut membuat anggaran yang tinggi, tetapi tidak dipakai untuk kepentingan publik. Pejabat yang sudah memiliki pemahaman terkait nilai efisiensi seharusnya tidak melakukan hal-hal tersebut.

2. Nilai Membedakan Milik Pribadi dengan Milik Kantor

Seorang administrator publik harus paham mana yang milik kantor dan mana yang miliknya pribadi sehingga apa yang seharusnya menjadi fasilitas dalam menjalankan tugasnya malah dipakai untuk kepentingan pribadi. Seperti pejabat yang jalan-jalan ke luar negeri dengan menggunakan uang rakyat yang dapat dianggarkan untuk hal lain. Ia menjadikan milik kantor menjadi miliknya sendiri.