Dalam system pemerintah dengan geografi Indonesia yang begitu menganga, tidak mampu negeri ini hanya bergantung pada otak di Jakarta. Ibukota hanyalah tempat berunding, sementara Pemerintah Daerah-lah yang harusnya menjadi leading. Siapa yang paling dekat kalau bukan pemerintah daerah. Oleh karena itu, Peran pemerintah daerah menjadi ujung tombak kemajuan wisata Indonesia.
Otonomi daerah harusnya mampu memberikan inovasi kekuasaan yang lebih luas mengingat yang paling mengerti potensi daerahnya masing-masing adalah pemerintah daerah itu sendiri. Pun juga dengan pariwisata, Banyuwangi misalnya, mereka tidak bergantung banyak pada pemerintah pusat.
Hanya dengan keinginan yang kuat dari Kepala Daerah dan para birokratnya serta masyarakat bahu membahu menjadikan Banyuwangi sebagai salah satu destinasi wisata nasional. Padahal jauh sebelum itu Banyuwangi hanya menjadi kota “numpang kencing” karena wilayahnya paling ujung Jawa Timur yang menjadi jalan utama ke Bali. Setidaknya ketika 10 Bali Baru sudah terbentuk maka jangan lupakan peran Pemerintah Daerah.
Sinergi kekuatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Keduanya harus bangkit kemudian bersama-sama mementingkan kemajuan pariwisata. Setidaknya ada hal-hal yang harus diperhatikan keduanya baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Pengendalian tata ruang pariwisata
Kemampuan pemerintah dalam menata ruangan suatu kawasan dampaknya memengaruhi kualitas hidup masyarakat. Begitu juga dengan penataan tata ruang pariwisata. Agaknya, tata ruang pariwisata masih dianggap sebelah mata, padahal penataan pariwisata yang baik menimbulkan dampak multiplier effect yang baik pula. Konflik pemanfaatan ruang meningatkan kesadaran bahwa perlunya perencanaan yang matang.
Perencanaan dalam konteks yang lebih luas, melihat ke depan dan tak lupa toleh ke belakang. Perencanaan yang mampu mengakomodir hubungan antara tuan rumah dengan wisatawan karena persoalan kerap muncul ketika pariwisata telah dikembangkan menjadi sasaran wisatawan maka tuan rumah setempat kerap termarjinalkan. Dengan demikian kepentingan keduanya baik wisatawan maupun masyarakat ter-adil-kan
Infrastuktur, konektivitas darat, konektivitas udara, dan konektivitas laut.
Sisi positif menggeliatnya pembangunan infrastuktur era ini tak ayal membangkitkan gairah semangat lebih baik dari pelancong maupun travel agent sebagai peyedia wisata. Kedepan infrastuktur tetap harus menjadi prioritas bagi terpacunya pariwisata 10 Bali baru. Penambahan rute-rute penerbangan yang direct flight juga harus lebih diperbanyak tidak hanya bagi dominasi turis asing yang memang sudah berlangganan ke Indonesia namun turis dari negara yang dirasa kurang berminat ke Indonesia.
Pemerintah Daerah harus ikut ambil bagian utamanya dalam dalam monitoring dan menjaga 10 Bali baru serta sebagai pihak yang memfasilitasi pemberdayaan masyarakat seperti melakukan pelatihan kepariwisataan, pendidikan kepariwisataan, dan tentunya budaya khas pariwisata indonesia
