Pendahuluan
Fenomena mencengangkan terjadi saat dibukanya event job fair “Bekasi Pasti Kerja” yang diselenggarakan pada hari Selasa (27/5/2025), dimana ratusan bahkan ribuan pencari kerja memadati bahkan beberapa orang saling berdesak-desakan, terjatuh, dan tidak sedikit pula yang jatuh pingsan. Begitu mirisnya pemandangan tersebut, hingga sempat menghebohkan media sosial Indonesia. Indonesia sebagai negara keempat dunia dengan jumlah penduduk terbanyak serta didukung dengan potensi alam yang sungguh luar biasa, ternyata bukanlah suatu jaminan akan keberlangsungan hidup rakyatnya menjadi sejahtera, khususnya dalam hal ini adalah kesempatan mencari kerja. Kericuhan ini muncul di tengah tingginya angka pengangguran, terutama di kalangan lulusan muda yang memicu perdebatan di laman media sosial. Di satu sisi, job fair pada awalnya bertujuan menyediakan akses lebih dari 2.500 lowongan pekerjaan dari beberapa perusahaan. Namun di sisi lain, fenomena kericuhan sebab permasalahan pengangguran yang tak kunjung teratasi dengan lonjakan antusiasme sekitar 25.000 orang memadati lokasi University Convention Center, Jababeka, Cikarang. Hal tersebut dihubungkan dengan konflik ketimpangan kesempatan ekonomi, yang bertentangan dengan sila Pancasila ke-5 berupa “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.
Fenomena Job Fair dan Realita Pengangguran
Penyelenggaraan job fair secara massal oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi dan beberapa perusahaan swasta memvisualisasikan kondisi peningkatan antusiasme masyarakat dalam meraih kesempatan memperoleh pekerjaan. Ratusan hingga bahkan ribuan pencari kerja memadati lokasi job fair, bersaing untuk mendapatkan posisi pekerjaan yang terbatas. Peningkatan kehadiran masyarakat menyebabkan suasana tidak terkendali. Lonjakan jumlah pelamar pekerjaan meningkat, sedangkan di sisi lain kapasitas lowongan yang tersedia jauh lebih sedikit dibanding jumlah pelamar. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa lapangan kerja belum seimbang dengan pertumbuhan jumlah tenaga kerja dan pengelolaan sistem yang kurang memadai memicu insiden kericuhan. Karena pada dasarnya, peranan penting kegiatan job fair sepatutnya menjadi salah satu solusi aktual dalam penanganan isu peningkatan pengangguran, bukan sebaliknya menciptakan keresahan baru.
Konflik ini juga diperparah oleh dukungan fakta bahwa mayoritas pencari kerja merupakan lulusan pendidikan tinggi yang tidak terserap di lowongan kerja berdasarkan bidangnya. Dilihat dari kondisi ini, nyatanya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang aman dan layak sangat krusial bagi memenuhi kehidupan sehari-harinya. Rintangan dan tantangan yang tidak selaras antara kompetensi dan kebutuhan perusahaan industri. Kondisi ini menggambarkan refleksi bahwa peran andil keadilan sosial pemerintah dalam bentuk kesempatan kerja yang layak, belum tersebar merata di seluruh wilayah dan lapisan masyarakat Indonesia.
Kaitan dengan Nilai dalam Pancasila
Pada dasarnya Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik yang memiliki konsep 5 dasar yang menjadi ideologi dalam bermasyarakat. Implementasi pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia, mempengaruhi jalan kehidupan dan bernegara rakyat Indonesia. Bagi rakyat Indonesia, pancasila adalah perwujudan dan pengembangan nilai-nilai kultural yang diyakini dan dipahami sebagai pedoman yang baik dan benar dalam berbagai segi kehidupan dan bernegara. Pancasila telah tumbuh dan berkembang melalui nilai-nilai yang tercermin dalam pandangan hidup masyarakat. Peran pancasila ditempatkan secara sistematis ke dalam aspek kehidupan termasuk aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan aspek pertahanan untuk mengupayakan perwujudan cita-cita bangsa. Jadi dengan kata lain, ideologi pancasila mengandung pandangan hidup masyarakat yang menyentuh seluruh aspek kehidupan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pancasila terdiri dari lima sila yang menjadi dasar dan ideologi bangsa Indonesia. Kelima sila tersebut adalah:
- Ketuhanan Yang Maha Esa
- Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
- Persatuan Indonesia
- Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
- Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman utama dalam upaya mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi masyarakat. Peran penting pemerintah yaitu harus mampu menciptakan pemerataan dan keadilan pada seluruh aspek kehidupan, termasuk bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Salah satu sila pancasila yang mengandung konteks kehidupan sosial dan ekonomi yaitu sila kelima, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Pada sila ini menekankan pentingnya pemerataan dalam membina kesejahteraan, dengan tujuan akhir tidak terjadi kesenjangan antara kelompok masyarakat. Namun pada kenyataannya, penerapan sila kelima sering menghadapi berbagai kasus penyimpangan. Keadilan sosial yang diamanatkan oleh Pancasila ternyata belum tercapai sepenuhnya. Salah satu bukti nyata saat ini terlihat dari kericuhan yang terjadi dalam acara job fair di sejumlah daerah. Nyatanya dalam kasus tersebut, masyarakat masih menghadapi hambatan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak dan memadai. Fenomena ini tidak hanya memaparkan tingkat pengangguran yang tinggi, tetapi juga menunjukkan kesenjangan sistemik dalam pembagian lapangan kerja dan akses terhadap pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan pendidikan masyarakat. Dalam konteks ekonomi ketenagakerjaan, keadilan sosial mencakup:
- Akses yang setara terhadap lapangan kerja,
- Upah yang layak dan kondisi kerja yang berprinsip kemanusiaan,
- Peluang yang merata seluruh wilayah,
- Sistem rekrutmen yang profesional dan efektif
Solusi dan Tanggung Jawab Bersama
Mengatasi pengangguran bukan hanya tanggung jawab pencari kerja, tetapi juga tanggung jawab pemerintah negara dan seluruh elemen masyarakat. Upaya mengimplementasikan sila kelima Pancasila dalam bidang ketenagakerjaan bisa diwujudkan melalui:
- Pemerataan pembangunan ekonomi dan industri ke daerah-daerah.
- Peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang sesuai kebutuhan industri.
- Mendorong kewirausahaan berbasis potensi lokal.
- Pengawasan terhadap sistem rekrutmen agar transparan dan bebas diskriminasi.
