Kemerdekaan Indonesia sejak 1945 akan genap menjadi 100 tahun pasca kemerdekaan pada tahun 2045 nanti. Sejak saat itu, Indonesia sudah menjadi negara yang merdeka selama 77 tahun. Lalu sudah sejauh mana Indonesia berkembang dan meningkatkan kualitasnya? Berdasarkan indikator umum dalam menilai suatu negara seperti angka kemiskinan, kualitas pendidikan, kesehatan, perekonomian, pembangunan, dan HAM. Indonesia masih sangat jauh tertinggal dari negara lain, terlepas dari Indonesia mengalami kemajuan ataupun kemunduran sejak merdeka dulu. Oleh karena itu, Indonesia perlu kembali membenahi dan menyiapkan diri untuk memenuhi harapan Indonesia Emas 2045. Lalu, pemerintah sudah merencanakan program-program untuk memenuhi visi Indonesia emas 2045, supaya Indonesia dapat siap untuk menjawab tanntangan zaman.
      Hal yang paling mendasar untuk dibenahi oleh Indonesia adalah pendidikannya. Bonus demografi yang nantinya akan terjadi di 2045 adalah sebuah pedang dengan bilah bermata dua, mengapa? Karena bonus demografi jika tidak disiapkan dengan matang, maka hanya akan menjadi beban negara untuk menanggung banyaknya penduduk dengan kualitas yang rendah. Generasi emas? Jangan harap, jika pendidikannya saja masih minus dan kurang berkualitas. Padahal, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu amanah konstitusi yang menjadi tujuan dibentuknya suatu pemerintahan dan negara.
      Menurut survey yang dilakukan oleh International Student Assessement pada tahun 2019, kemampuan pelajar Indonesia berada pada peringkat 72 dari 77 negara. Dan masih tertinggal jauh dari Malaysia dengan urutan ke-56 dan Singapura di urutan ke-2. Lalu apa yang diharapkan dari bonus demografi yang tidak ada kualitasnya jika kemampuan pelajarnya masih dibawah rata-rata? Tentu hanya akan membebani negara. Oleh karena itu, tugas negara juga untuk menigkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar dapat menerima harapan dari visi Indonesia emas 2045. Namun, pemerintah sudah berupaya untuk memberikan anggaran yang maksimal untuk dijadikan program-program peningkatan kualitas dengan memberikan 20% dari APBN dan APBD sejak 10 tahun terakhir untuk dialokasikan pada bidang pendidikan. Tetapi hasilnya masih nihil dan kurang memuaskan.
      Semenjak Covid-19 selama 2 tahun terakhir, seluruh negara di dunia termasuk Indonesia mengalami dampaknya. Dan yang paling terasa dalam bidang pendidikan adalah terjadinya learning loss atau penururan daya belajar pelajar. Hal ini terjadi karena tidak adanya pertemuan tatap muka (luring) selama 2 tahun terakhir, sehingga para pelajar kurang mendapatkan pendidikan secara moral dan akademik. Menurut Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, learning loss mengakibatkan ketertinggalan dalam hal literasi selama 6 bulan dan numerasi selama 5 bulan. Selain itu, perkembangan pemerataan fasilitas dan infrastruktur juga jadi terhambat, meskipun ada sedikit peningkatan di beberapa aspek seperti ruang kelas dan sanitasi sekolah. Singkatnya, pandemi Covid-19 menyebabkan sebuah kemunduran dari bidang pendidikan di Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya pemulihan di masa transisi pasca pandemi dengan penyesuaian kurikulum agar dapat mengejar ketertinggalan.
      Dengan kondisi pendidikan seperti ini, sebenarnya mau dibawa kemana arah pendidikan di Indonesia ini? Selain dari jawaban klise seperti untuk mencerdaskan bangsa dan membuat manusia berkembang seutuhnya sebagai makhluk yang beriman dan bertaqwa, sebenarnya apa tujuan dari pendidikan nasional di Indonesia? Tentu saja tidak ada jawaban yang spesifik akan hal ini, karena dasar dari pendidikan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dari sebuah bangsa supaya dapat bersaing dan menjadi bermanfaat bagi bangsa dan negaranya, sehingga dapat menjalankan fungsi sosial dan berperan sebagai masyarakat di lingkungannya. Bahkan untuk tujuan dasar saja, pendidikan di Indonesia masih belum tercapai, dapat dibuktikan dengan data-data yang menyebutkan bahwa masih banyak anak yang tidak bersekolah dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak.
      Banyak faktor yang mempengaruhi terhambatnya perkembangan pendidikan di Indonesia, dan yang paling umum adalah masalah kemiskinan. Banyak anak yang harus bekerja dan rela putus sekolah demi menyambung hidupnya, seharusnya pemerintah berperan penting disini dengan membuat program dari anggaran yang sudah diberikan untuk memeratakan perekonomian agar dapat mendorong pendidikan. Mendata jumlah anak yang belum sekolah, membantu perekonomiannya, dan mensejahterakan seluruh rakyatnya, itu adalah tugas dasar dari pemerintah. Namun, masih banyak masalah yang belum dituntaskan dan diselesaikan.
      Dapat dilihat bahwa dari 20% anggaran APBN dan APBD yang dialokasikan pemerintah untuk dijadikan program, masih belum terlaksana dengan maksimal. Hal itu terjadi karena tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah agar program yang dibuat dapat benar-benar berjalan. Prosedur yang berantakan dan penggelapan yang terjadi dimana-mana, seluruh anggaran tersebut jadi tidak maksimal hasilnya dan menyebabkan stagnansi perkembangan pendidikan di Indonesia. Meskipun dengan program yang brilian, perencanaan yang matang, dan anggaran yang sangat banyak, hal itu akan sia-sia jika seluruh prosedur perencanaan sosial tidak diterapkan dari pra-perencanaan, pelaksanaan, hingga pasca pelaksanaan. Dalam hal ini, pemerintah yang berperan sebagai pemberi dana dan pengawas kurang maksimal dalam menjalankan perannya. Jika terus seperti ini, maka visi Indonesia emas 2045 hanya akan menjadi angan-angan saja
     Â
