Apa kepentingan dari perusahaan besar tersebut untuk harus begitu ngotot agar meramaikan acara ini?. Apa kepentingan mereka dengan acara yang diikuti oleh partai politik. Sampai harus memberikan kata wajib, dan memberikan kesan kalau mereka ingin aksi ini sangat ramai sekali.
Presiden Tidak Tahukah?
Lalu, apakah Presiden tidak mengetahui tentang hal ini?. Kalau ditanya pasti akan dijawab tidak tahu. Tapi jika melihat isi surat dari Kementerian Sosial, bahwa ini acara lintas kementerian maka tidak mungkin Presiden tidak tahu.
Terlalu berani kementerian mengeluarkan surat yang mengatasnamakan lintas kementerian tapi tidak izin ke Presiden. Terkecuali acara tersebut hanya pada kementerian masing-masing, mungkin masih bisa dimaklumi.
Lalu, jika Presiden mengetahui hal ini, kenapa membiarkan?. Bukankah ini akan memunculkan hal yang tidak bagus. Kenapa pelaksanaan begitu dekat dengan aksi 212 dan tidak diberi waktu jeda agar tidak terkesan aksi tandingan.
Jika Presiden tidak bersikap, akan muncul persepsi kalau Presiden membiarkan terjadinya persoalan baru. Pembiaran seperti itu akan mendegradasi kenegarawanan Presiden. Bukankah sangat gampang buat Presiden memerintahkan Menteri untuk mengundur waktu pelaksanaan, kenapa harus dibuat bertepatan dengan waktu aksi 212.
Disinilah Kenegarawanan Presiden diuji. Saat Jokowi hadir sholat Jumat di Monas, simpatik kepada Jokowi banyak muncul, akan hilang jika aksi yang ada kata wajib dari kementerian ini dibiarkan. Jokowi harus menjadi pihak yang meneduhkan, bukan membiarkan potensi yang makin besar muncul.
