Untuk itu Freeport bersikeras untuk membangun smelter berkapasitas 2,5 juta ton per tahun senilai 2,3 miliar US Dollar. Tahun 2017 proyek smelter pun rampung dengan bantuan perusahaan tambang.
Kontrak Freeport yang kurang menguntungkan Indonesia
Sungguh miris jika kekayaan sumber daya alam Indonesia banyak diambil oleh negara lain. Tambang yang paling besar boleh saja berada di Indonesia, tapi sangat disayangkan karena mayoritas kepemilikan tambang emas malah jatuh ke tangan perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport - McMoran Copper & Gold Inc. Perusahaan ini memiliki saham sebesar 81,28 % yang berarti pemerintah Indonesia hanya pegang sekitar 9,36 % dan PT Indo Copper Investama sebanyak 9,36%.
Upaya pasti saja dilakukan pemerintah untuk menambah kepemilikan saham melihat tanah kita diambil asing. Maka pemerintah meminta Freeport untuk mendisvestasikan sahamnya sebesar 30% secara bertahap.
Kontrak karya kekal Freeport berakhir pada tahun 2021, perusahaan ini tentu saja ingin segera memperpanjang kontrak dengan pemerintah. Menurut undang-undang minerba nomor 4 tahun 2009 dan PP nomor 77 tahun 2014 perpanjangan operasi hanya boleh diajukan paling cepat 2 tahun sebelum kontrak karya berakhir. Maka seharusnya pengajuan perpanjangan bisa dilakukan tahun 2019.
Proses negosiasi intensif pun dilakukan yang melibatkan pemerintah, holding industri pertambangan PT Inalum Persero, Freeport McMoran Inc, dan Rio Tinto akhirnya menemukan titik terang. Resmi sudah pengalihan saham mayoritas divestasi PT Freeport Indonesia atau PTFI kepada Inalum. Perusahaan milik Freeport McMoran asal Amerika Serikat ini, lebih dari 5 dekade memanfaatkan emas, tembaga, perak, dan mineral lainnya dari Papua.
Saham Freeport dibeli oleh PT Inalum
Perusahaan ini awalnya milik asing, namun kini sudah beralih ke PT Inalum. Pihak Inalum telah  berhasil membayar 3,85 miliar US Dollar kepada Freeport McMoran.Inc dan Rio Tinto untuk membeli sebagian saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia. Sehingga kepemilikan Inalum meningkat, yang dulunya hanya 9,36 % kini menjadi 51,23 %. Saham 51,23 % ini terdiri dari 41,23 % untuk Inalum dan 10 % untuk pemerintah daerah Papua.
Jika sudah mendapatkan keuntungan besar tak ada satupun pihak yang ingin melepaskan apa yang sudah digenggamnya. Begitu juga yang terjadi pada Freeport mereka terus akan menguasai tambang Grasberg. Freeport bahkan mengalokasikan dana sebesar 17,3 Miliar US Dollar, untuk mengembangkan penambangan bawah tanah 15 miliar US Dollar, dan pembangunan smelter 2,3 miliar US Dollar.
Begitulah kondisi negeri ini, Indonesia negara yang kaya tetapi kekayaannya justru bisa habis dikelola negara lain. Sayangnya hasil sumber daya alam yang digenggam indonesia malah tidak sepenuhnya digenggam. Kita sebagai anak bangsa patut berbangga dengan kekayaan indonesia, namun kita juga harus bisa mengelolanya agar kekayaan Indonesia tidak diambil oleh negara asing.
