Pendahuluan
Kebijakan ini muncul sebagai respon terhadap kebutuhan negara untuk menyeimbangkan antara eksploitasi sumber daya alam dan kepentingan publik. Dalam konteks Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar, seperti yang tergabung dalam raksasa korporasi sawit---misalnya Duta Palma Grup, First Resources, Sinarmas Agro, Astra Agro, hingga perusahaan dari grup besar lainnya---titik berat kebijakan tidak hanya terletak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada penerapan prinsip keadilan sosial. Slogan "Indonesia Maju Pajak Kuat" menyiratkan harapan agar penerimaan pajak dari sektor ini dapat mengemban fungsi redistributif dan memberdayakan rakyat.
Prinsip Keadilan dalam Kebijakan Publik
Dalam filsafat politik dan etika, keadilan sering diartikan sebagai distribusi yang adil dari manfaat dan beban dalam masyarakat. Konsep keadilan distributif, yang dikemukakan oleh pemikir seperti John Rawls, menekankan bahwa struktur dasar masyarakat harus diatur sedemikian rupa sehingga keuntungan dan sumber daya publik---termasuk penerimaan pajak---dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling kurang beruntung.
Dalam konteks ini, pajak tidak semata-mata menjadi alat pengumpulan pendapatan negara, tetapi juga instrumen untuk:
1. Redistribusi Kekayaan: Mengurangi ketimpangan yang mungkin timbul akibat konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan beberapa konglomerat.
2. Akuntabilitas dan Transparansi: Menjamin bahwa penggunaan dana publik diinvestasikan kembali untuk kepentingan bersama, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
3. Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan: Mengimbangi dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat eksploitasi sumber daya alam melalui praktik yang tidak berkelanjutan.
Implementasi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2025
Surat Keputusan tersebut, yang diterbitkan pada 6 Februari 2025, mendorong agar perusahaan-perusahaan kebun sawit---terutama yang sudah tergabung dalam grup-grup besar---memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU). Dari perspektif keadilan, kebijakan ini dapat dilihat dari dua sisi:
1. Potensi Keadilan
Dengan mengatur mekanisme pajak yang kuat, negara berupaya memastikan bahwa perusahaan-perusahaan besar memberikan kontribusi yang proporsional terhadap pembangunan nasional. Pendapatan yang diperoleh dari pajak seharusnya dimanfaatkan untuk mengatasi disparitas sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Risiko Konsentrasi Kekuasaan
Di sisi lain, penyeragaman akses terhadap Hak Guna Usaha (HGU) kepada perusahaan-perusahaan raksasa dapat memperkuat dominasi ekonomi mereka. Hal ini menimbulkan pertanyaan etis: "Apakah kebijakan ini secara tidak langsung memberikan keuntungan yang berlebihan kepada segelintir elit korporat?" dan "Apakah mekanisme pengawasan serta pengumpulan pajak telah disiapkan dengan cukup transparan untuk menghindari praktik-praktik korupsi dan 'pemutihan' sumber daya yang selama ini telah menggerogoti kepercayaan publik?"
