Menakar Pidato "Visi Indonesia" Joko Widodo

Melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengutip dari berbagai sumber, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung fluktuaktif, lebih tepatnya tidak stabil.  Dengan laju pertumbuhan ekonomi di sekitar 5,1persen sampai 5,8 persen, pastinya aliran dana yang besar sangat dibutuhkan untuk menopangnya, kucuran dana dari para investor sangat dibutuhkan.

Jalan mulus yang pemerintah berikan kepada para investor pastinya akan disambut sorak sorai.  lagi-lagi Joko Widodo asyik mengabaikan dampak.  Seharusnya,  dalam membuka keran investasi luar ke dalam negeri,  pemerintah perlu menyiapkan regulasi yang mengikat kedalam dan keluar sehingga tidak ada penyesalan di lain waktu. Membiarkan investasi asing meluncur bebas sama artinya membiarkan  Chris John bertinju dengan Mike Tyson,  yang anda sendiri dapat tebak pemenangnya.

Reformasi birokrasi adalah hal yang selanjutnya Joko Widodo singgung.  Penyederhanaan lembaga, pengekeftifan dan efisiensi lembaga,  kecepatan memberikan ijin terutama dalam investasi adalah cita-cita beliau.  

Menurut laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), periode 1 Januari-31 Desember 2016. Ada 7.188 berkas laporan yang masuk. Dari data yang masuk, korporasi termasuk besar 3 institusi yang dilaporkan. Nomor wahid adalah kepolisian (2.290 berkas pengaduan), disusul korporasi dan pemerintah daerah. 

Korporasi menempati urutan kedua dengan 1.030 berkas pengaduan, disusul Pemda (931 pengaduan). Dilihat dari jenis haknya, yang paling banyak dilaporkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak atas kesejahteraan (2.748), dan hak memperoleh keadilan (2.697).

Ketika berbicara semangat birokarasi dan lembaga seharusnya Joko Widodo berkaca dari data diatas, sangat perlu rasanya menuntaskan permasalahan tersebut,  sehingga wacana reformasi yang akan digulirkan tidak menjadi pepesan Kosong belaka.

Pidato Jokowi ditutup  Apik dengan mengajak masyarakat Indonesia menghargai dan mengamalkan nilai nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Mengajak kita semua untuk sama sama membangun  Indonesia.

Satu hal yang mungkin menjadi perhatian publik terutama pegiat atau aktivis  HAM yakni,  tidak disinggung atau dicarikannya jalan keluar terkait kasus-kasus pelanggaran HAM. 

Artinya, luka lama akan dibiarkan kembali menganga. Apabila dilihat dari sudut pandang lain tak berlebihan kiranya ketika teman saya katakan, "Joko Widodo itu pro kapitalisme bukan kemanusiaan ".