Demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada 25 Agustus 2025 menjadi titik balik dalam dinamika politik dan komunikasi masa kini. Narasi yang menyebar melalui media sosial mulai dari seruan #BubarkanDPR hingga berbagai unggahan penuh emosi menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya perlu menghadapi tuntutan di lapangan, tetapi juga arus informasi digital yang bergerak cepat dan tak terkendali.
Sejak dini hari, platform seperti X (Twitter), TikTok, dan WhatsApp dipenuhi ajakan menggelar aksi demo di depan Gedung DPR, sementara situasi lapangan masih relatif tenang. Namun, viralnya narasi tanpa verifikasi faktual ini membangkitkan perhatian publik dan kekhawatiran pemerintah.
Setelah insiden tragis yang merenggut nyawa Affan Kurniawan, seorang driver ojek daring yang tertabrak kendaraan taktis Brimob saat aksi di Jakarta, narasi demonstrasi langsung meluas menjadi protes nasional. Aksi ini cepat meningkat hingga melibatkan kerusuhan, kebakaran gedung pemerintahan, dan kerusuhan di berbagai kota.
Hal ini Ini menunjukkan bahwa kecepatan informasi di media sosial seringkali melampaui proses verifikasi resmi, menciptakan kekosongan informasi yang mudah diisi oleh hoaks, citra manipulatif, dan narasi berbahaya.
Respons Pemerintah di Tengah Kekacauan Informasi
Menanggapi situasi yang memburuk, pemerintah melakukan beberapa langkah nyata:
- Panggilan kepada platform teknologi: Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika memanggil TikTok dan Meta untuk membahas deteksi konten provokatif dan taktik moderasi otomatis agar narasi destruktif tidak cepat viral.
- Pengawasan konten tanpa perlu arahan formal: Pemerintah meminta agar platform segera mengambil tindakan terhadap disinformasi---seperti deepfake video, atau pemakaian ulang rekaman lama sebagai kasus terbaru---tanpa menunggu permintaan resmi Reuters.
- Pencabutan fasilitas elit sebagai upaya respons meredam ketegangan: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembatalan tunjangan perumahan dan perjalanan luar negeri bagi anggota DPR, serta menegaskan bahwa keresahan publik telah dipahami sebagai alarm politik
Strategi Alternatif: Komunikasi Krisis Proaktif yang Perlu Disiapkan
Berdasarkan praktik terbaik dari studi dan panduan komunikasi krisis digital internasional, beberapa pendekatan berikut sangat relevan: pertama selama krisis digital, lambat memberikan klarifikasi justru membuka celah narasi palsu tumbuh subur. Prinsip ini sejalan dengan upaya memperlihatkan itikad baik dan kontrol situasi kepada publik (contoh: unggahan media menyebut demonstrasi sebagai 'alarm rakyat'). Kedua, pemerintah perlu hadir bukan hanya di platform mainstream seperti TikTok dan Instagram, tetapi juga menyediakan dialog dua arah mendengar keluhan dan aspirasi masyarakat, alih-alih hanya menyampaikan pesan satu arah. Ketiga, Selain meminta platform besar untuk bertindak, pemerintah perlu memperkuat kanal cek fakta di lembaga media mainstream sebagai tameng pertama dalam menghadang disinformasi dan terakhir membangun tim khusus komunikasi krisis digital, bersiap dengan skenario dan pesan kunci (key messages) yang bisa cepat diaktifkan ketika situasi memanas.
Menghubungkan Krisis Lapangan dengan Digital
Demo 25 Agustus berkembang menjadi krisis nasional karena tiga faktor utama:
- Keterlibatan emosi publik terhadap isu tunjangan DPR dan insiden Affan Kurniawan.
- Viralitas cepat dan polarisasi di media sosial.
- Tanggap darurat pemerintah yang belum ditopang oleh strategi krisis digital yang matang.
Seluruh proses ini menandakan bahwa komunikasi digital tak lagi cukup reaktif. Pemerintah harus menyiapkan kanal dan sistem respons digital yang terintegrasi seperti sistem moderation, kanal dialog, dan kanal penanganan darurat digital sehingga bisa menekan eskalasi secara lebih efektif sebelum meledak di ruang publik.
