Pada penutupan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VI yang berlangsung di Yogyakarta, Rabu (11/2) lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan harapan agar toleransi antarumat bergama yang sudah terjalin terus dipertahankan. Apalagi, toleransi antarumat beragama di Indonesia telah mendapat apresiasi dari sejumlah negara dari sejumlah negara di dunia (Kompas, Kamis 12 Februari 2015).
Di mata internasional, Indonesia memang dikenal sebagai negara dengan tingkat toleransi yang tinggi. Predikat positif tersebut sudah kadung melekat dan menjadi aset sosial yang dimiliki bangsa ini. Peninggalan sejarah nenek moyang kita membuktikan hal itu. Candi Sewu yang bercorak Buddha dan terbesar setelah Candi Borobudur bisa berdampingan dengan Candi Prambanan yang bercorak Hindu.
Sayangnya, belakangan predikat ini mulai digugat di mana-mana. Banyak warga bangsa yang merasa bahwa kini kondisinya jauh berbeda. Secara formal toleransi masih ada, namun ia tidak sekuat dulu. Tanyakan hal ini kepada kelompokAhmadiyah, Syiah, Jemaat Filadelfia atau GKI Yasmin, apakah mereka bisa beribadah dengan tenang akhir-akhir ini ?
Sewaktu kecil, ada memori yang senantiasa melekat di benak penulis. Ketika hari raya lebaran tiba, tetangga pemeluk Kristen mengunjungi dan membawa bingkisan ke rumah kami. Sebaliknya hal yang sama jika mereka merayakan Natal. Kami mengunjungi dan mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Hal ini rutin dilakukan setiap tahunnya, sehingga tidak ada sekat yang memisahkan kita. Namun semenjak reformasi semuanya berubah. Konflik Ambon pada 1999 lalu adalah contohnya. Konflik yang menelan ribuan korban jiwa tersebut membelah masyarakat menjadi dua pihak yang saling berseteru. Institusi negara seperti kepolisian sampai ikut-ikutan terbelah. Ada Polisi pro muslim dan polisi pro Kristen. Surat kabar yang berasal dari grup yang sama pun ikut-ikutan latah. Lucunya, bahkan angkutan kota (angkot) memihak juga. Ada angkot Muslim dan angkot Kristen.
Hari-hari belakangan masyarakat kita terpolarisasikan oleh sekat-sekat ini. Ikatan-ikatan primordial dikedepankan, sementara keutuhan sebagai bangsa dipertaruhkan. Contoh lain misalnya, perdebatan mengenai haram tidaknya hukum mengucapkan selamat Natal kepada kaum Kristiani menjadi topik yang selalu diulang-ulang menjelang bulan Desember.
Laporan dari berbagai lembaga independen beberapa tahun belakangan membuat kita miris. Wahid Institute (WI) setiap tahunnya secara konsisten merilis catatan mengenai kasus-kasus intoleransi di tanah air. Dalam laporannya,WI mencatat kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama dan intoleransi terus naik, terutama sejak lima tahun terakhir. Pada 2009, terdapat 121 peristiwa pelanggaran. Jumlah ini meningkat jadi 184 peristiwa tahun 2010, selanjutnya menjadi 267 peristiwapada 2011, dan 278 peristiwa di 2012. Tahun 2013, jumlahnya sedikit menurun jadi 245 peristiwa, tetapi kasusnya kian menyebar (Djafar, 18 Nov 2014).
Direktur The Wahid Institutute, Yenny Wahid mengatakan dari sekian banyak provinsi di Indonesia, Jawa Barat (Jabar) mejadi daerah yang paling sering terjadi pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). Selain Jabar, wilayah yang masih tinggi pelanggaran KBB adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Sumatera Utara. DIY pada 2014 terjadi 21 kasus, sedangkan Sumut 18 peristiwa (radarpena.com).
Penguatan Toleransi menjadi tanggung jawab semua pihak. Namun, sebagai mayoritas umat Islam harus memberikan contoh terdepan. Sejatinya toleransi atau tasamuh dalam bahasa Arabnya merupakan tradisi besar dan warisan besar yang dimiliki Islam. Sayangnya, seperti diungkap R.Scott Appleby, dosen sejarah di University of Notre Dame, justru sebagian masyarakat Islam dewasa ini mengidap “buta huruf” keagamaan. Buta huruf yang dimaksud Appleby di siniadalah absennya umat Islam tentang tradisi besar Islam. Tradisi itu meliputi masalah-masalah toleransi, makna jihad, perilaku yang tepat dalam perang, sikap terhadap non muslim, cara yang tepat dalam memperbaiki ketidakadilan sosial dan ekonomi (Abou El Fadl, 2002:106). Praktek-praktek Intoleransi yang dipertontonkan sekarang menunjukkan kita belum dewasa menyikapi perbedaan. Seperti nama setiap orang yang berbeda-beda, begitu pula dengan perbedaan agama. Keduanya hanyalah identitas yang tidak perlu diperdebatkan, tetapi dihayati masing-masing. Kita tidak perlu bertanya atau keberatan jika seseorang bernama “Asep” bukannya “Iwan” atau nama saya “Reza” bukannya “Toni” misalnya.
Pemerintah juga tidak bisa tinggal diam dan lepas tangan. Penguatan toleransi bisa dilakukan pemerintah dengan berperan aktif agar aparatnya bisa memaksimalkan perannya di tengah masyarakat. Mereka bisa menindak tegas kelompok-kelompok yang selama ini bertindak intoleran. Faktanya di lapangan, sebagian pejabat daerah beserta aparatnya justru seperti meng- “amini” tindakan yang dilakukan kelompok-kelompok intoleran. Bahkan dalam banyak kasus, pejabat di daerah seakan memfasilitasi ormas-ormas radikal melakukan tindakannya.
Lantas bagaimana peran pemerintah, dalam hal ini pucuk pimpinan di negeri ini, yakni Presiden ? Semoga, pernyataan Presiden Jokowi di KUII di Yogyakarta kemarin tidak berhenti menjadi slogan semata. Sesuai janji Presiden Jokowi ketika kampanye lalu yang akan memanusiakan para penganut Ahmadiyah, Syiah dan kelompok-kelompok minoritas tertindas lainnya. Merekalah yang paling menderita hidup di Republik yang katanya toleran ini.
