Namun, di lapangan, kasus penyelewengan dana BOS masih terjadi. Ada sekolah dengan jumlah murid banyak yang berarti dana BOS melimpah tapi kondisinya masih seperti "tidak terurus".
Ironisnya, beberapa sekolah negeri yang mendapatkan BOS besar tetap saja punya toilet rusak, cat dinding mengelupas, dan halaman yang tergenang.
Data dari Kementerian Pendidikan menunjukkan bahwa alokasi BOS mencapai triliun rupiah untuk lebih dari 220 ribu sekolah. Angka ini fantastis, tapi ada pertanyaan. Sudahkah dimanfaatkan secara optimal?
Dana besar tanpa pengelolaan yang transparan hanya akan menjadi angka di kertas. Sementara kualitas pendidikan tetap jalan di tempat.
Pengawasan menjadi kata kunci. Masyarakat dan orangtua murid sebenarnya punya hak untuk ikut memantau penggunaan BOS, sesuai aturan yang berlaku.
Di sisi lain, manajemen sekolah juga harus transparan, terbuka, dan akuntabel. Publikasi laporan keuangan secara berkala bisa jadi solusi sederhana untuk mencegah penyalahgunaan.
Tentu saja, tanggung jawab ini tidak bisa dibebankan ke Kepala Sekolah semata. Pemerintah daerah, pengawas sekolah, dan komite sekolah juga harus aktif mengawasi.
Mengapa pemerataan sekolah negeri begitu penting?
Karena pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau lokasi tempat tinggalnya.
Jika ada ketimpangan maka dampaknya bisa panjang. Anak di sekolah "favorit" mungkin mendapat kesempatan lebih besar masuk perguruan tinggi ternama. sementara anak di sekolah "terpinggirkan" harus berjuang ekstra.
Hal ini juga bisa mempengaruhi pemerataan sumber daya manusia di masa depan. Padahal, negara membutuhkan SDM berkualitas dari semua daerah. bukan hanya dari sekolah unggulan.
Selain fasilitas dan guru, faktor kepemimpinan sekolah juga punya peran besar. Kepala Sekolah yang visioner, inovatif, dan punya integritas tinggi mampu membawa perubahan signifikan. Kepemimpinan yang sehat akan memastikan dana dikelola tepat, guru diberdayakan, dan siswa diberi motivasi maksimal.
