Pendidikan sering disebut sebagai lahan basah bagi praktik korupsi. Dari dana BOS hingga pengadaan fasilitas, banyak kasus penyelewengan yang terungkap. Akan tetapi, lebih banyak lagi yang tidak terdeteksi.
Jika transparansi benar-benar ditegakkan maka setiap kebijakan efisiensi anggaran dapat diterima tanpa menimbulkan kegaduhan yang berlebihan.
Kunci utama dalam menjaga transparansi anggaran adalah penerapan sistem yang memungkinkan masyarakat ikut mengawasi. Tapi masyarakat tidak boleh diintervensi atau diintimidasi.
Digitalisasi sistem keuangan negara bisa menjadi solusi efektif untuk meningkatkan transparansi. Teknologi memungkinkan setiap transaksi tercatat secara permanen dan tidak dapat dimanipulasi sehingga mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan dana.
Di banyak negara, sistem pengelolaan keuangan pemerintah sudah menggunakan alur yang memungkinkan transparansi lebih baik.
Selain itu, transparansi juga membutuhkan komitmen dari setiap pejabat publik. Tanpa moral dan integritas maka sistem yang canggih sekalipun tetap bisa dimanipulasi.
Penerapan sanksi tegas terhadap pelaku korupsi harus benar-benar dijalankan dan bukan sekadar wacana. Hukuman yang berat bisa memberikan efek jera bagi calon pelaku lainnya. Sayangnya, koruptor malah diistimewakan.
Publik juga perlu dididik tentang pentingnya transparansi anggaran. Semakin banyak masyarakat yang memahami hak mereka atas informasi keuangan negara maka semakin sulit bagi oknum untuk melakukan penyimpangan.
Efisiensi anggaran dan transparansi harus berjalan beriringan. Jika hanya efisiensi yang diterapkan tanpa transparansi maka kebijakan tersebut bisa menjadi alat bagi pihak tertentu untuk mengamankan kepentingan mereka.
Di fase berikutnya, seharusnya ada mekanisme yang lebih jelas dalam menentukan sektor mana yang layak dipangkas dan mana yang harus diprioritaskan.
