Kisah Tim Mawar Kopassus Diungkap Tuntas Saja?

Kisah Tim Mawar Kopassus diungkap tuntas saja, begitu saran Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di sini.

Memang benar Fahri Hamzah masih Wakil Ketua DPR saat ini, meski sebentar lagi masa jabatannya itu berakhir, bahkan dirinya tak ada lagi di parlemen periode berikutnya, tapi bukan berarti tak boleh memberi saran mengungkap tuntas kisah Tim Mawar Kopassus tadi. 

Menurut Fahri, sebaiknya Prabowo mengundang media, buka semua kejadian atau kisah Tim Mawar di masa lalu, agar publik mendapat pencerahan dari prinsip liput kedua sisi (cover both side). 

Fahri pun mengatakan Andi Arief, Pius, Desmond J Mahesa, dll yang menjadi korban serta masih hidup saat ini boleh memberikan keterangan nantinya.

Masih menurut Fahri Hamzah, Prabowo dinilainya telah menunaikan tugas mulia jika ia bersedia mengungkap tuntas kisah Tim Mawar Kopassus di masa lalu, dan bangsa ini memiliki sejarah yang jelas.   

"Jika terlalu banyak misteri yang tersimpan dari masa lalu, beban bangsa ini makin banyak. Maka adalah tugas mulia Pak Prabowo untuk mengurangi beban bagi generasi yang akan datang. Biar sejarah kita lebih bersih. Biar sejarah TNI lebih terang. Ini semua demi bangsa," kata Fahri Hamzah.

Belum apa-apa saran atau usulan Fahri Hamzah tadi sudah ditolak oleh Desmond J Mahesa, salah satu korban penculikan Tim Mawar, tapi saat ini bernaung di bawah Partai Gerindra besutan Prabowo.

Mengenai kisah Desmond J Mahesa dan Prabowo ini ada yang menyebutnya Sindrom Stockholm. 

Istilah Sindrom Stockholm pertama kali dicetuskan oleh kriminolog dan psikiater Nils Bejerot berdasarkan kejadian perampokan Sveriges Kreditbank di Stockholm pada 1973. 

Dua perampok bank, Jan-Erik Olsson dan Clark Olofsson menyandera karyawan bank selama seminggu, tapi ketika para sandera berhasil dibebaskan, mereka justru kesemsem, bahkan ada yang jatuh cinta dengan salah satu perampok hingga membatalkan pertunangannya.

Menurut Desmond J Mahesa, tak perlu kisah Tim Mawar Kopassus diungkap tuntas seperti saran Fahri tadi. Ia lebih memilih pemerintah membentuk peradilan HAM, dan negara harus meminta maaf, serta tak setuju jika hanya tokoh tertentu saja yang terus-menerus dikejar.