Pada akhirnya yang mengemuka bukanlah penuntasan Kabut Asap yang semakin pekat, karena pada kenyataannya semakin cepat Kabut Asap tersebut diatasi, maka ada yang akan kehilangan objek untuk di bully.
Sudah diketahui penyebab terjadi kebakaran hutan dan lahan karena ulah manusia, namun tidak ada yang terlalu peduli soal penyebabnya, yang terpenting adalah ada yang bisa untuk dipersalahkan.
Bukan tidak ada yang tahu kalau Pemerintah sudah berusaha untuk mengatasi, meskipun Pemerintah sudah bekerja, dan Presiden sendiri sudah mendatangi lokasi Karhutla, yang dianggap Sumber utama dari kebakaran hutan dan lahan.
Seperti disengaja, kepala Daerah yang seharusnya Ikut bertanggung jawab terhadap daerahnya yang dilanda Karhutla, malah pergi keluar daerah tanpa sedikitpun memikirkan dampaknya terhadap rakyat yang dipimpinnya.
Alhasil tetap saja Pemerintah pusat yang dipersalahkan. Patut dicurigai bahwa Karhutla adalah sesuatu yang disengaja, apa salah kalau dikatakan semua keadaan tersebut memang sengaja diciptakan untuk mengganggu konsentrasi Pemerintah yang sedang mempersiapkan Pelantikan Presiden dan Wapres.
Tidak semua persoalan menjadi tanggung jawab Pemerintah pusat, Pemerintah daerah ada justeru bertanggung jawab untuk mengatasi semua persoalan yang dihadapi daerahnya.
Bukan sedikit negara menggelontorkan dana untuk menopang anggaran belanja daerah, juga untuk penanggulangan bencana kabut asap. Tapi apa yang sudah dilakukan Pemerintah daerah?
Apapun yang dilakukan Pemerintah pusat untuk mengatasi Karhutla tidak diapresiasi oleh masyarakat setempat. Mahasiswa sebagai kaum intlektual dan calon pemimpin masa depan pun tidak bisa melihat situasi secara jernih.
Seakan-akan mereka terbawa arus skenario kepentingan politik yang menunggangi bencana kabut asap. Seharusnya sebagai kaum intlektual, mereka bisa melihat peristiwa tersebut bukanlah bencana biasa, tapi ada upaya yang disengaja untuk membebani Pemerintah pusat.
Ternyata memang penuntasan Kabut Asap tidak diperlukan, seakan-akan dengan tuntasnya kabut asap, ada pihak-pihak yang merasa kehilangan objekannya. Wajar kalau Pemerintah harus memberikan tindakan tegas terhadap pelaku pembakaran hutan.
Secepat apapun Pemerintah pusat bisa menuntaskan kabut asap, tetap saja gaungnya tidak sampai ke telinga mereka, karena memang mereka tidak peduli dengan penuntasan Kabut Asap, dan mereka juga tidak peduli dengan masyarakat yang terpapar asap.
Sehebat apapun Pemerintah pusat mengupayakan penanggulangan kabut asap, tidak dilihat sama mereka, karena yang mereka butuhkan bukanlah itu, mereka hanya ingin menjadikan Pemerintah pusat sebagai objek untuk di-bully.
Datang pun Presiden Jokowi ke lokasi kebarakaran hutan dan lahan, tetap saja dianggap tidak ada tindakan apa-apa. Itulah realitas yang sebenarnya kini terjadi.
Bisa dicurigai ada bau amis politik di dalam Kabut Asap, bahwa pembakaran hutan dan bagian dari skenario besar untuk menghambat pelantikan Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin pada Bulan Oktober yang akan datang.
Saya yakin dan percaya bahwa, aparat intelijen pun sudah mencium adanya agenda semacam itu yang sedang dijalankan oleh kelompok tertentu, yang memang tidak menghendaki Presiden Jokowi untuk memimpin yang kedua kalinya.
