Ada perubahan yang mulai menyejukkan dari kubu Prabowo, BPN Prabowo-Sandi akan mengikuti jalur konstitusional dalam melaporkan berbagai kecurangan. Akan membawa bukti kecurangan ke Bawaslu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Bukan cuma itu, BPN Prabowo-Sandi pun menolak cara-cara yang menggunakan 'Kekuatan Rakyat' atau People Power, jadi kalau hari ini tidak ada kerumunan Massa, yang rencananya digerakkan oleh Kivlan Zen dan Eggi Sudjana, didepan KPU dan Bawaslu, Â itu artinya sudah ada koordinasi dengan BPN tentang pembatalan tersebut.
Ketua Tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Djoko Santoso sendiri tidak mengetahui kalau ada rencana gerakan People Power sebelumnya, entah ini sekedar buang badan, atau memang tidak ada kordinasi antara Kivlan Zen dan Eggi Sudjana dengan Djoksan.
Berdasarkan keterangan Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandi Sufmi Dasco Ahmad, Rabu (8/5), saat ini BPN berusaha untuk ajukan laporan ke Bawaslu tentang temuan yang merugikan Prabowo-Sandi.
Menurut dia, BPN Prabowo-Sandi memiliki temuan dugaan kecurangan Pemilu 2019. Ada beberapa laporan yang sudah dan akan diterbitkan untuk Bawaslu.
Dasco dipertimbangkan Prabowo telah memberikan arahan kepada BPN agar mengambil langkah-langkah sesuai prosedur hukum yang berlaku, bukan sebaliknya menggelar aksi 'kekuatan rakyat' yang dituduhkan pihak-pihak lain.
Jadi isu People Power sudah tutup buku, semua tindakan yang mengarah kepada tindakan yang Inkonstitusional, sudah tidak lagi mendapat tempat didalam kubu Prabowo-Sandi. Jelas ini sesuatu yang positif, dan patut diapresiasi.
Prabowo mulai Cooling Down, namun orang-orang disekitar Prabowo masih ada yang sulit menerima kenyataan tersebut. Lihat saja Kivlan Zen yang mulai menyerang sana sini, bahkan menyerang SBY dan Partai Demokrat, yang dianggap licik.
Kivlan menuding Andi Arief sebagai 'Setan Gundul,' entah apa yang dia maksud dengan setan Gundul, padahal sebelumnya Andi Arief menganggap ada setan Gundul yang membisikkan kemenangan 62% kepada Prabowo. Akhirnya secara internal mereka ribut sendiri.
Jalan menuju penyelesaian sengketa hasil Pemilu 2019 sudah semakin terbuka, dengan adanya keinginan kubu Prabowo-Sandi ingin menempuh jalur konstitusional. Artinya penyelesaian melalui Mahkamah Konstitusi semakin terbuka.
Inilah sebuah rekonsiliasi awal yang baik dari kedua belah pihak pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Memang tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh, selain jalan yang sesuai dengan mekanisme legal, sesuai dengan aturan dan Undang-Undang yang berlaku.
Diluar jalur tersebut hanya akan menemukan jalan buntu tanpa penyelesaian, yang pada akhirnya akan mengarah pada konflik antar sesama, dan yang pasti jalan tersebut bukanlah penyelesaian.
Sumber : Politiktoday.com
