Boleh saja merepresentasikan seorang Kader Partai yang menjadi Kepala Pemerintahan (Kepala negara Dan Kepala Daerah) sebagai Petugas Partai, tapi sebaliknya seorang Kader Partai yang sudah dilantik sebagai Kepala Pemerintahan, maka dia harus merepresentasikan dirinya sebagai Abdi Negara, bukan lagi sebagai Petugas Partai, yang  kebijakannya mengacu pada kepentingan Partai.
Partai Politik tidak boleh mengebiri Kepala Pemerintahan, meskipun dia adalah kader Partai. Dalam struktur kepartaian bisa jadi dia merupakan petugas Partai, tapi dalam struktur kepemerintahan, segala Atribut Partai harus dia tinggalkan. Di jaman orde baru boleh saja bisa seperti itu, karena pengaruh Partai sangat kuat terhadap kadernya yang menduduki kursi pemerintahan.
Bisa dibayangkan bagaimana seorang Ketua Umum Partai menjadi Presiden atau kepala daerah, bagaimana dia bisa memisahkan kepentingan partainya diantara kepentingan negara dan bangsa. Memanfaatkan fasilitas pemerintahan untuk melaksanakan kepentingan Partai. Sehingga susah membedakan Mana urusan Partai Dan Mana urusan negara. Seorang kepala negara sangat identik dengan partainya, bahkan Partai pun dikelola seperti mengelola perusahaan pribadi.
Ada seorang Kepala Daerah yang sanggup keluar dari Partai, itu karena Partai tidak bisa memberikan ruang baginya untuk mengutamakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Daerah, Partai terlalu mau mencampuri semua urusannya dalam melaksanakan tugas negara. Seharusnya Partai Politik merasa bangga memiliki kader pemimpin yang memiliki integritas yang baik, yang professional dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
Pada zahirnya, Partai Politik adalah pencetak kader pemimpin yang berkualitas dan professional, dan itu adalah asset yang bagus bagi sebuah Partai Politik. Seorang pemimpin yang dianggap Sukses dalam tugasnya, Akan sangat mempengaruhi nama baik partainya. Presiden dan kepala daerah yang merupakan kader Partai, bukanlah sapi perah bagi Partai. Partai tidak berhak meminta pamrih apa pun terhadap mereka.
Yang banyak terjadi sekarang ini, banyak kader Partai yang mendapatkan posisi dipemerintahan tersangkut kasus korupsi. Kalau sudah begitu akibatnya nama baik dan reputasi Partaipun Kena imbasnya. Terlepas apakah mereka memang mensubsidi Partai dengan memanfaatkan Kekuasaannya, atau mereka terkena kasus tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Tapi sangat kecil kemungkinannya karena untuk pemenuhan kepentingan pribadi.
Memang tidak semua kader Partai Politik yang dipemerintahan bisa diperlakukan Partai seperti itu, bagi yang memiliki prinsip dan kepribadian yang baik, Akan melepaskan bayang-bayang Partai terhadap posisi jabatannya, menjadi seorang yang professional dan mengabdi semata untuk negara Dan bangsa. Partai Politik seharusnya bisa memisahkan, kapan kader partainya bisa dianggap sebagai Perugas Partai, dan kapan Pula dia dihormati sebagai Pejabat negara.
Kata Petugas Partai itu terasa sangat keji dan merendahkan, meskipun secara zahirnya seorang Kader Partai itu adalah petugas Partai. Lantas APA bedanya Petugas Partai dengan Kacung Partai,? Bukankah nista sekali sebutan tersebut. Partai harus mampu menghormati posisi kadernya dipemerintahan, meskipun Partai merupakan kendaraannya until mencapai posisi jabatan Politik.
Bisa dibayangkan seorang Presiden sebagai Kepala negara, kepala Pemerintahan, Dan merupakan Simbol Negara, begitu dihormati oleh rakyatnya, namun direndahkan oleh partainya sendiri dengan panggilan "Petugas Partai," bahkan bagi para oposannya pun diidentikkan dengan sebutan "Kacung," apa pantas seorang Presiden diperlakukan seperti itu.
Sebelum masyarakat menghormati beliau, seharusnya Partai yang mengorbitkannya lebih menghormatinya terlebih dahulu. Bagaimana lawan politik mau menghormati Presiden, kalau partainya sendiri tidak menghargai.
