"Dengan terbitnya POJK ini maka pemberian stimulus untuk industri perbankan sudah berlaku sejak 13 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021. Perbankan diharapkan dapat proaktif dalam mengidentifikasi debitur-debiturnya yang terkena dampak penyebaran Covid-19 dan segera menerapkan POJK stimulus dimaksud," kata Heru dalam siaran persnya. (Sumber)
Kalau melihat penjelasan OJK, seharusnya lembaga kreditur sudah tahu soal terbitnya POJK, karena sudah diberlakukan sejak 13 Maret lalu. Adanya miskordinasi antara OJK dengan lembaga kreditur, atau juga kebijakan ini tidak disosialisasikan terlebih dahulu.
Begitu juga soal adanya kepala daerah yang mengambil inisiatif sendiri, untuk melakukan karantina wilayah terhadap daerah yang dipimpinnya. Artinya, apa yang disampaikan Presiden terhadap kebijakan tersebut, tidak terlalu dihiraukan oleh kepala daerah, mereka lebih melihat urgensinya, bukan cuma ketaatan pada pemerintah pusat.
Dua hal di atas tersebut terkesan sangat sepele, tapi memiliki dampak politik yang besar, dan bisa mendelegitimasi kekuasaan pemerintah pusat. Pemerintah pusat bisa dianggap remeh kebijakannya, karena tidak adanya ketegasan dalam penerapannya.
Persoalan seperti ini masak sih harus ditangani Presiden dalam penerapannya, padahal Presiden sendiri mempunyai banyak pembantunya, yang sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawab masing-masing.
Lemahnya persoalan kordinasi di lingkaran kabinet, membuat berbagai kebijakan terkendala dalam penerapannya. Di sinilah akhirnya memberikan kesan, Presiden Jokowi hanya bekerja sendiri.
Kelemahan inilah yang dimanfaatkan pihak-pihak yang sentimen terhadap pemerintah, melakukan serangan bertubi-tubi terhadap Jokowi. Negara ini dianggap seperti tidak ada pemimpinnya, tidak tanggap terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat.
Kalau saja semua pembantu Jokowi, disaat-saat genting seperti sekarang ini, mau bekerja secara maksimal, tentunya semua persolan yang sedang dihadapi pemerintah bisa diselesaikan secara maksimal.
Kondisi negara dan bangsa ini sedang tidak normal, tidak sedang biasa-biasa saja. Seharusnya para menteri pun memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini, jangan seperti orang yang kebingungan dalam merespon berbagai kebijakan yang dikeluarkan Presiden.
