Mahasiswa Magang MBKM UM Ikut Kawal Kolaborasi Ktahanan Pangan dan Perhutanan Sosial di Wilayah Bakorwil III Malang

Malang, Jawa Timur -- Upaya penguatan kolaborasi dalam ketahanan pangan dan  produktivitas perhutanan sosial di wilayah Jawa Timur terus bergulir. Salah satunya tampak  dalam Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh BAKORWIL III Malang, Rabu (14/5),  yang melibatkan lintas pemangku kepentingan serta turut membuka ruang partisipasi aktif bagi  mahasiswa magang. Kegiatan ini berkaitan erat dengan pencapaian sejumlah Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 2 (Tanpa  Kelaparan), SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim), dan SDG 15 (Menjaga Ekosistem  Daratan).

Keterlibatan mahasiswa magang dalam kegiatan ini tidak hanya terbatas pada aspek  administratif, tetapi mencakup proses sejak pemantauan lapangan hingga pelaksanaan forum  koordinasi. Salah satu kegiatan awal yang diikuti adalah kunjungan ke Tempat Pengolahan  Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) di Kab. Pasuruan, yang menjadi contoh praktik  pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat. Dari kunjungan ini, mahasiswa memperoleh  pemahaman langsung mengenai pentingnya sinergi antara pengelolaan sampah, ketahanan  pangan lokal, dan kelestarian hutan di kawasan penyangga.

Diskusi juga melibatkan perwakilan dari perangkat daerah di wilayah Malang Raya, Blitar, dan  Pasuruan. Mereka menyampaikan praktik baik dan kendala yang dihadapi, termasuk legalitas  lahan, proses pengajuan izin, serta kebutuhan pendampingan berkelanjutan. Dalam forum ini,  mahasiswa yang ikut serta juga mendapatkan pengalaman nyata mengenai bagaimana  koordinasi lintas sektor dan tata kelola kebijakan dilaksanakan di lapangan, memperkaya  perspektif akademik sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap proses pembangunan  daerah yang berbasis partisipasi dan kolaborasi.

Kegiatan ini mencerminkan bagaimana ruang-ruang strategis dalam pembangunan  berkelanjutan tidak hanya diisi oleh aktor utama pemerintah dan masyarakat, tetapi juga  membuka peluang pembelajaran langsung bagi generasi muda. Keterlibatan mahasiswa dalam  kegiatan koordinasi semacam ini bukan hanya menjadi bagian dari tugas magang, tetapi juga  sebuah proses pendidikan kontekstual yang sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang  inklusif dan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 28 Tahun  2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Perhutanan Sosial.