#2019GantiPresiden, antara Persekusi dan Makar

Tayangan AIMAN di KompasTV, Senin 03 September 2018, mengangkat topik soal tanda pagar (tagar), yang sepekan belakangan semakin panas jadi pembicaraan. Meski terdapat surat undangan yang saya terima, terkait aksi #2019TetapJokowi, di Karawang, Jawa Barat, tetapi tetap #2019GantiPresiden menjadi topik utama karena adanya berbagai kejadian.

Penolakan Masif di 3 Wilayah

Diawali pada pekan lalu, secara serentak terjadi insiden di beberapa kota. Setidaknya saya mencermati ada tiga wilayah yang menjadi berita utama; Riau, Surabaya, dan Pangkal Pinang.

Di Riau, rencananya ada aksi panggung massa #2019GantiPresiden, yang rencananya dihadiri Mantan Penyanyi yang kini menjadi Ustazah Neno Warisman. Di Surabaya, Jawa Timur juga ada aksi serupa, yang dihadiri oleh Pesohor ternama Ahmad Dhani. Sementara di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, rencananya juga ada diskusi yang dihadiri aktivis Ratna Sarumpaet.

Namun, ketiganya sama-sama terjadi Insiden. Bagi Neno dan Ratna, keduanya batal menghadiri, karena saat berada di Bandara diminta untuk kembali ke Jakarta oleh aparat, menghindari bentrok dua massa yang berseberangan. Sementara Ahmad Dhani, mengakui dipersekusi atas hal yang menurutnya tidak dilakukan, saat dirinya menyebut kata "idiot", yang diakuinya bukan ditujukan ke ormas Banser NU.

Ketiganya Kami Hubungi

Saya berupaya mewawancarai ketiganya. Neno, tidak bisa dihubungi, selama 3 hari, pesan singkat tak berbalas dan telepon tidak diangkat. Sementara Ratna Sarumpaet, membatalkan tiba-tiba setelah tim AIMAN mendapat kesepakatan untuk diwawancara hari Jumat pagi, namun Ratna mengatakan mendadak harus terbang ke luar kota.

Saya kemudian mewawancarai Ahmad Dhani persis di rumahnya, yang kabarnya akan dijual puluhan miliar rupiah untuk kampanye dirinya dan membantu kemenangan Bakal Capres Prabowo Subianto.

"Idiot" menurut Dhani

Saya menanyakan apa yang Dhani sebut dengan Idiot, saat berorasi di Surabaya, Jawa Timur. Ia mengatakan tidak menyebut Ormas Banser NU dengan kata Idiot, yang menyebabkan dirinya di datangi puluhan orang di Hotel menanyakan hal ini.

Dhani mengakui menyebut Idiot, merujuk pada keadaan yang janggal menurutnya. Baik sebelum, hingga selama pelaksanaan yang dikatakannya sebagai aksi damai #2019GantiPresiden, aparat berjaga ketat dan pelarangan masif adanya. Seperti pembatasan pergerakan Dhani di panggung untuk bersalaman dengan para pendukung.

Bahkan Dhani dalam wawancara saya mengatakan siapa yang berada di belakang aksi ini, mungkin BIN (Badan Intelijen Negara) yang punya kerjaan, karena sudah meminta maaf (terkait aksi ini)!" kata musisi yang putra bungsunya, Abdul Qadir Jaelani (Dul) mengeluarkan album musik terbarunya.

Jenderal BIN & Keadaan "Memaksa"

Kepada juru bicara Kepala BIN, Wawan Purwanto, saya tanyakan tudingan Dhani, termasuk Marsekal Pertama (Marsma) Rachman Haryadi yang berada di garis depan saat meminta Neno Warisman kembali ke Jakarta. Sudah "offiside" kah BIN berada di garis depan yang langsung melakukan "eksekusi" pemulangan salah satu tokoh aksi?

Wawan menjawab, "dalam keadaan "overmacht" alias memaksa atau force majeure alias darurat, siapapun bisa bertindak, jangankan aparat, warga sipil biasa pun bisa melakukannya." Apakah dianggap keadaan saat Neno Warisman datang ke Riau, saat itu adalah darurat atau memaksa (overmacht)? Tanya saya.

Wawan mengungkapkan, "keadaan darurat yang bisa membuat adanya bentrokan ataupun jatuhnya korban, maka ada proses yang bisa dilakukan, untuk menghindari terjadinya hal ini." Meski dalam vlog-nya Neno menggambarkan ketidaknyamanan karena cara sang Perwira Tinggi yang dianggapnya kasar dalam memberi arahan kepada Neno dan sejumlah kawan yang mendampingi Neno.

Terlepas dari perdebatan apakah keadaan Neno bisa disebut darurat atau tidak, memang jelas dalam Undang - Undang Intelijen Negara (UU no. 17 tahun 2011), pasal 5, menyebutkan bahwa: 

"Tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional." 

Tentu ada perdebatan apakah Insiden Riau, masuk ke dalam lingkup Undang - Undang Intelijen Negara ini atau tidak. Tapi yang jelas setiap aktivitas intelijen tentu tidak akan terdeteksi. Kalau pun ada, dalam teori intelijen hanya bisa dicirikan dengan menyimpulkan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan!

Yang diuntungkan, paling mungkin yang melakukan penggalangan dan pengondisian. Dan siapa yang dirugikan, paling mungkin pula yang menjadi target dari aksi intelijen ini. Tidak bisa pula hitam - putih, dilihat secara kasat mata. 

Gerakan & Ruh Demokrasi

Terlepas dari semua perdebatan di atas. Satu hal yang patut dijaga, bahwa marwah demokrasi tak boleh dibungkam. Gerakan selama hal itu tidak melanggar aturan, termasuk juga bukan makar, tak boleh dikebiri! 

Apapun itu, #2019GantiPresiden atau #2019TetapJokowi. Hanya aturan undang - undang yang bisa membatasi dan bahkan menghukum individu dan membubarkan gerakannya bila melanggar. Karena di negeri kita telah disepakati, bahwa Indonesia adalah negara konstitusi, bukan negara kekuasaan ataupun negara agama! 

Saya Aiman Witjaksono,
Salam!