Refleksi Sekolah Rakyat Wujudkan Pendidikan Merata bagi Anak Bangsa

Program Sekolah Rakyat diuji. Mampukah inisiatif ini benar-benar wujudkan pemerataan kualitas dan akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa?

Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara, namun kenyataannya, akses dan kualitas pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi oleh faktor geografi dan ekonomi. 

Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah berfokus pada pemberian pendidikan berkualitas bagi anak-anak di daerah yang kurang beruntung, terutama di wilayah yang memiliki angka kemiskinan tinggi. 

Apakah inisiatif ini akan benar-benar mampu meratakan kualitas pendidikan di seluruh penjuru negeri?

Ekuitas Pendidikan Hadapi Tantangan

Pemerintah Indonesia, melalui berbagai kementerian, telah meluncurkan program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. 

Berdasar data dari Kompas (2025), saat ini sebanyak 53 sekolah sedang dalam proses transformasi menjadi Sekolah Rakyat, dengan renovasi fisik yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) dan rekrutmen siswa dan guru secara simultan. 

Pemerintah menargetkan 100 Sekolah Rakyat dapat beroperasi setiap tahunnya, dengan sasaran 100 titik pada tahun ajaran 2025-2026.

Meski tujuan program ini mulia, tantangan terbesar yang dihadapi adalah distribusi tenaga pendidik yang tidak merata. 

Diungkap Kompas (2025), bahwa meski Indonesia memiliki lebih dari 10.000 guru yang siap mengajar, distribusinya tidak merata. Banyak daerah, terutama di wilayah terpencil, masih kekurangan tenaga pendidik yang berkualitas. 

Pemerintah telah mengembangkan skema percepatan rekrutmen untuk menanggulangi masalah ini. Melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kemendikdasmen.