Mohon tunggu...
Aidhil Pratama
Aidhil Pratama Mohon Tunggu... ASN | Narablog

Minat pada Humaniora, Kebijakan Publik, Digital Marketing dan AI. Domisili Makassar.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Satgas PHK dan Deregulasi, Apa Bisa Jadi Solusi Pemerintah?

18 April 2025   14:00 Diperbarui: 17 April 2025   12:59 144
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat tertutup Rencana APBN 2026 di Istana Merdeka, Jakarta. (Biro Pers Sekretariat Presiden/Syauqii/KOMPAS.ID)

Melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Apa pembentukan satgas ini akan memberi hasil signifikan? Atau akan menambah masalah baru? 

Beberapa ekonom, termasuk Muhammad Andri Perdana dari Bright Institute, mengingatkan bahwa satgas sering jadi indikasi pemerintah tidak tahu lagi berbuat apa dengan masalah yang sedang dihadapi.

Muhammad Andri berpendapat bahwa satgas sering dibuat untuk menunjukkan bahwa pemerintah sedang berusaha keras. Padahal nyatanya, masalah ada pada kebijakan dasar yang belum terselesaikan. 

Ia pun mempertanyakan, "Apakah satgas-satgas ini akan diberi kewenangan untuk mengubah atau melangkahi regulasi demi mencapai tujuan mereka?"

Banyak kebijakan deregulasi dikeluarkan, namun hasilnya belum maksimal. 

Ada baiknya pemerintah fokus pada penyelesaian masalah mendasar. Seperti mengoptimalkan lembaga yang sudah ada. Daripada menambah beban anggaran negara dengan pembentukan satgas baru. 

Banyak pengamat percaya bahwa kunci utama meningkatkan investasi dan mengurangi PHK adalah dengan memperbaiki regulasi yang ada. Bukan hanya menambah struktur birokrasi yang lebih besar.

Apa Satgas PHK dan Deregulasi Memang Solusi yang Efektif?

Kita bisa lihat bahwa meski pembentukan satgas PHK dan deregulasi dipandang sebagai langkah proaktif. Efektivitasnya bergantung pada sejauh mana pemerintah memastikan bahwa kebijakan ini tak hanya jadi solusi sementara. 

Pembentukan satgas baru mungkin jadi respons cepat. Namun tanpa strategi jelas dan sinergi dengan lembaga-lembaga yang sudah ada, langkah ini akan menambah beban birokrasi yang kompleks. 

Pemerintah harus fokus pada mengoptimalkan apa yang ada. Mengingat masalah utama kita ada pada pelaksanaan kebijakan yang lebih terintegrasi. Bukan pada penambahan birokrasi yang justru dapat memperlambat proses.

***

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun