Satgas PHK dan Deregulasi, Apa Bisa Jadi Solusi Pemerintah?

Beberapa pihak seperti Mirah Sumirat, Presiden ASPIRASI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia), menyarankan satgas PHK sebaiknya melengkapi unit-unit yang ada. Bukan menambah struktur yang menghabiskan anggaran negara. 

Mirah Sumirat mengingatkan bahwa untuk mencegah PHK, yang penting adalah pemetaan sektor industri dan penciptaan lapangan kerja yang efisien. Sesuatu yang sudah bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ada.

Deregulasi Perizinan Hanya Retorika Tanpa Aksi?

Satgas kedua yang dibentuk untuk mempercepat deregulasi perizinan investasi juga menjadi topik panas. Pemerintah berpikir bahwa cara untuk meningkatkan investasi adalah dengan mengurangi hambatan regulasi. 

Airlangga Hartarto dan timnya berharap satgas ini mengatasi tumpang tindih regulasi. Serta mempercepat proses izin investasi yang selama ini dianggap menghambat masuknya modal asing. Namun, bukan berarti ini tanpa kritik.

Menurut Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital dari Center of Economics and Law Studies (Celios), pembentukan satgas deregulasi ini terlihat seperti upaya menghindari evaluasi terhadap deregulasi sebelumnya. 

Nailul Huda menegaskan bahwa Indonesia banyak melakukan deregulasi dalam satu dekade terakhir. Bahkan Undang-Undang Cipta Kerja sudah jadi contoh nyata dari usaha penyederhanaan aturan. 

Kenyataannya, hasilnya belum begitu memuaskan. Investasi masuk tidak sebanyak yang diharapkan. Dan bahkan banyak perusahaan memilih berinvestasi di negara tetangga seperti Vietnam. Yang dinilai lebih ramah terhadap iklim investasi. 

Menurut Nailul Huda, "Faktanya, banyak investasi justru beralih ke Vietnam."

Apa yang dikhawatirkan banyak pengamat adalah meski ada berbagai kebijakan deregulasi. Kenyataannya masih banyak hambatan yang menghalangi aliran investasi. 

Pengusaha merasa ada ketidakpastian hukum. Perizinan yang lambat. Dan birokrasi yang masih berbelit-belit. 

Jika pemerintah ingin meningkatkan investasi, yang harus diprioritaskan adalah memperbaiki iklim investasi. Melalui penguatan kebijakan yang sudah ada. Bukan sekadar membentuk satgas baru yang menambah lapisan birokrasi.

Efektivitas atau Justru Hambatan Baru?