Ini bukan sekadar janji, tapi sudah masuk dalam dokumen resmi dari Kementerian Keuangan tahun 2025.
Ada tiga strategi utama yang sedang disiapkan.Â
Pertama, pembangunan 1.200 kilometer jalan baru di Papua untuk membuka isolasi.Â
Kedua, pelatihan 5.000 aparatur desa agar mereka punya kapasitas untuk mengelola dana secara mandiri dan efektif.Â
Dan ketiga, penguatan BUMDes di Papua, salah satunya lewat kebijakan alokasi minimal 20% Dana Desa untuk ketahanan pangan, seperti yang dilakukan di Biak Numfor (Antara Papua, 2024).
Dan kabar baiknya, perubahan mulai terasa.Â
Di Kabupaten Jayapura, misalnya, Kompas melaporkan bahwa 139 kampung sudah berhasil menyalurkan Dana Desa tahap pertama dengan transparan.Â
Ini tanda bahwa kalau ada dukungan dan pendampingan yang tepat, Papua pun bisa maju. Nggak kalah dari desa-desa di Jawa.
Ketika Masyarakat Dilibatkan, Perubahan Jadi Mungkin
Yang paling penting sekarang adalah memastikan bahwa semua strategi ini nggak hanya berhenti di atas kertas. Kuncinya adalah pengawasan partisipatif dari masyarakat.Â
Warga desa harus dilibatkan sejak awal. Mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi proyek. Karena siapa lagi yang tahu kebutuhan desa kalau bukan mereka yang tinggal di sana?
Kita juga butuh integrasi antarprogram. Misalnya, program Dana Desa sebaiknya berjalan seiring dengan agenda nasional seperti percepatan penurunan stunting atau pengentasan kemiskinan, seperti yang disarankan dalam laporan DPR RI tahun 2025.Â