Sudah sejak lama, Negara Kesatuan Republik Indonesia dipusingkan dengan banyaknya gerakan-gerakan yang berazaskan suatu aliran agama ataupun suku yang melakukan manuver-manuver untuk dapat merealisasikan tujuan-tujuan ataupun kepentingan-kepentingan dari gerakan-gerakan tersebut. Biasanya, gerakan-gerakan tersebut mencoba mempengaruhi pemerintah maupun masyarakat untuk dapat mengubah haluan negara secara ideologi maupun berusaha untuk membentuk negara sendiri dengan melepaskan diri dari NKRI. Tuntutan awalnya hanya menginginkan adanya kebijakan otonomi khusus pada suatu wilayah, namun berkembang menjadi suatu gerakan yang menginginkan pembebasan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Indikasi adanya pengaruh asing dari gerakan-gerakan tersebut memang bukan desas-desus belaka. Sebagai contoh ketika pemerintah Indonesia melakukan perjanjian damai dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), pertemuan tersebut dilakukan di Helsinsky, Finlandia. Sampai ada istilah “AcehScandinavia”. Indikasi ini juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PEKAT yaitu Bob Hasan. Beliau berpendapat bahwa ada intervensi intelejen asing di Aceh yang dilanjutkan bahwa pergerakan Aceh bukanlah pergerakan yang dilakukan oleh rakyat tapi lebih mengacu kepada kepentingan asing yang ingin mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di Aceh.
Istilah “patron” yang bisa diartikan sebagai seseorang yang memiliki kekuasaan (power), status wewenang dan pengaruh di masyarakat/kelompok. Inilah yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia. Menurut hemat saya, dukungan-dukungan rakyat terhadap keputusan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak lepas dari para patron di wilayah-wilayah yang ingin melepaskan diri dari Indonesia tersebut. Namun, bukan berarti sang patron inilah yang memainkan sepenuhnya aksi yang terjadi tetapi juga ada “invisble hand” yang bermain yang bisa disebut negara-negara asing. Negara asing yang memiliki kepentingan di suatu wilayah di Indonesia akan mendekati dan mulai melobbi-lobbi sang patron agar nantinya dapat diterima pula di masyarakat. Hingga akhirnya mulai melancarkan tuntutan-tuntutan atas nama rakyat yang sesungguhnya ada pihak-pihak yang bermain dibelakang itu. Hal lain yang membuat para patron menerima hadirnya pihak asing yang berkepentingan ini tidak terlepas dari bargaining politik yang dilakukan asing lebih menjanjikan dibanding apabila wilayah sang patron tersebut terus menerus menjadi bagian dari NKRI. Hal ini juga harus menjadi koreksi terhadap pemerintah Indonesia yang memang kurang memperhatikan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat di luar pula Jawa yang sesungguhnya memiliki potensi yang amat sangat besar apabila mampu memenejnya dengan sebaik mungkin.
