Sistem Transparansi Anggaran di Negara Maju

Namun, laporan GAO sendiri menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kerangka kerja yang kuat dan implementasi praktisnya. Sejak tahun fiskal 1997, GAO secara konsisten "unable to render an audit opinion" pada laporan keuangan konsolidasi pemerintah AS. Laporan terbaru GAO tahun 2024 mengidentifikasi masalah serius, termasuk "Serious financial management problems at the Department of Defense" dan ketidakmampuan untuk secara memadai mengelola aktivitas dan saldo antar-lembaga federal. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun ada lembaga audit independen yang kredibel, tantangan sistemik di tingkat operasional---seperti sistem manajemen keuangan yang lemah---dapat secara signifikan menghambat transparansi dan akuntabilitas. Hal ini menyoroti bahwa transparansi yang didasarkan pada peraturan saja tidaklah cukup; hal itu harus didukung oleh reformasi manajemen internal yang berkelanjutan.   

Komitmen pemerintah AS terhadap transparansi juga didorong oleh inisiatif digital. Data.gov adalah situs data terbuka federal yang bertujuan untuk membuat pemerintah "more open and accountable". Sejak diluncurkan pada tahun 2009, portal ini telah menjadi pusat data federal yang diwajibkan oleh OPEN Government Data Act. Situs ini mempublikasikan data dalam format yang terstandardisasi dan dapat dibaca oleh mesin, dengan tujuan meningkatkan partisipasi warga, mendorong pengembangan ekonomi, dan menginformasikan pengambilan keputusan. Inisiatif digital lainnya, seperti Performance.gov (untuk melacak kinerja lembaga) dan Challenge.gov (untuk melibatkan publik dalam pemecahan masalah), menunjukkan komitmen pemerintah AS terhadap keterlibatan warga dan efisiensi operasional.  Meskipun skalanya besar, dengan lebih dari 211.000 dataset , inisiatif ini tidak luput dari tantangan. Laporan dari GAO menyoroti masalah terkait standarisasi dan kualitas data, karena  Data.gov berfungsi sebagai "catalogue that does not generally host datasets but instead relies on the quality of over 200,000 links to external websites". Kurangnya standarisasi data di seluruh lembaga pemerintah dapat menghambat penggunaan data secara efektif dan mengurangi nilai transparansi yang dimaksudkan. Selain itu, laporan lain menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah AS dalam hal pengumpulan dan pemrosesan data masih rendah. Ini adalah penghalang sosial yang signifikan. Keberadaan data terbuka yang melimpah tidak akan secara otomatis meningkatkan akuntabilitas jika masyarakat tidak mempercayai sumber data tersebut atau tidak memiliki alat untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, strategi data terbuka harus disertai dengan tata kelola data yang kuat dan upaya yang berkelanjutan untuk membangun kembali kepercayaan publik.   

Singapura

Model transparansi Singapura secara fundamental berbeda dari Amerika Serikat. Alih-alih berfokus pada undang-undang hak akses, model ini berpusat pada penciptaan ekosistem yang secara intrinsik menolak korupsi dan mendorong akuntabilitas melalui pendekatan holistik dan budaya.

Keberhasilan Singapura dalam mencapai status salah satu negara paling tidak korup di dunia  tidak dapat dipisahkan dari empat pilar utamanya; Sikap Nol Toleransi terhadap Korupsi: Penegakan hukum yang sangat ketat dan tanpa kompromi menjadi pesan yang jelas bagi seluruh masyarakat. Meritokrasi: Negara ini menempatkan dan mempromosikan warga negara "terbaik dan tercerdas" ke posisi puncak di pemerintahan. Meritokrasi adalah ideologi yang dikultuskan untuk memastikan bahwa kepemimpinan didasarkan pada kompetensi, prestasi, dan kinerja tinggi. Gaji Kompetitif: Pemerintah memberikan gaji yang layak dan sepadan bagi para aparatur negara untuk menarik talenta terbaik dan mengurangi insentif untuk melakukan korupsi. Supremasi Hukum: Prinsip supremasi hukum dijunjung tinggi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan.   

Pilar-pilar ini secara kolektif menciptakan fondasi di mana transparansi dapat berkembang sebagai hasil alami, bukan sebagai kewajiban yang dipaksakan. Peran sentral dipegang oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), sebuah lembaga independen yang bertugas menyelidiki tindakan korupsi di sektor publik dan swasta. CPIB memiliki wewenang luas, termasuk untuk melakukan penangkapan. Keberadaan lembaga yang kuat dan kredibel seperti CPIB mengirimkan sinyal yang jelas bahwa tindakan korupsi akan ditindaklanjuti dengan serius, yang pada gilirannya mendorong perilaku yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini mencerminkan filosofi bahwa transparansi adalah produk dari sistem tata kelola yang bersih dan efektif, bukan sekadar produk sampingan dari satu undang-undang hak akses. Dalam hal pelaporan keuangan, Singapura secara penuh mengadopsi International Financial Reporting Standards (IFRS). Hal ini membuat laporan keuangan perusahaan-perusahaan di Singapura lebih mudah untuk dibandingkan secara internasional, yang juga mendukung budaya bisnis yang berorientasi pasar dan transparan. Laporan keuangan pemerintah sendiri disiapkan sesuai dengan Financial Procedure Act 1966 dan diaudit secara ketat. Di ranah digital, pemerintah Singapura mengelola portal data terbukanya sendiri, data.gov.sg. Platform ini berfungsi sebagai pusat terpusat di mana lembaga-lembaga publik mempublikasikan data mereka secara   real-time untuk konsumsi publik. Portal ini menyediakan lebih dari 4.000 dataset dari lebih dari 69 lembaga pemerintah, termasuk data terkait lingkungan, transportasi, dan informasi demografi. Selain itu, Singapore Department of Statistics (SingStat) menerbitkan berbagai laporan statistik terperinci tentang ekonomi dan sosial, seperti laporan tentang harga, pendapatan, dan populasi. Sebuah studi menarik menunjukkan bahwa meskipun Singapura tidak memiliki aturan khusus untuk mempromosikan literasi keuangan, tingkat literasi keuangannya jauh lebih tinggi daripada negara-negara ASEAN lainnya. Tingkat literasi yang tinggi ini berperan sebagai pendorong transparansi yang efektif. Ketika warga negara memiliki pengetahuan yang memadai untuk memahami laporan keuangan dan data statistik, mereka menjadi lebih mampu untuk memantau kinerja pemerintah, membuat keputusan yang terinformasi, dan menuntut akuntabilitas. Dengan demikian, sistem transparansi Singapura didukung oleh masyarakat yang teredukasi dan memiliki kapasitas untuk memanfaatkan informasi yang tersedia.

Jepang

Pilar kunci dalam akuntabilitas keuangan di Jepang adalah Board of Audit (BoA), sebuah institusi audit tertinggi yang independen dari Kabinet dan bertanggung jawab langsung kepada Diet (Parlemen). BoA secara kontinu mengaudit manajemen keuangan dan memverifikasi laporan akhir dari pengeluaran dan pendapatan negara. Setiap tahun, BoA menyerahkan Laporan Audit Tahunan kepada Perdana Menteri, yang kemudian menyampaikannya kepada Diet (Parlemen). Laporan BoA mencakup temuan audit yang terperinci, termasuk identifikasi "improper amounts" dan isu-isu lain terkait manajemen keuangan dan penggunaan anggaran. Laporan-laporan ini memberikan pengawasan yang transparan dan kredibel, yang berfungsi sebagai mekanisme check-and-balance yang kuat terhadap kekuasaan eksekutif. Dengan melaporkan temuan-temuan ini kepada badan legislatif, BoA memberikan jaminan kepada publik dan investor bahwa pengelolaan keuangan negara diawasi secara ketat dan profesional.

Pemerintah Jepang telah mengembangkan beberapa portal untuk data publik. e-Stat adalah situs portal resmi untuk statistik pemerintah yang menyediakan berbagai dataset yang dikategorikan berdasarkan tema dan lembaga. Sementara itu,  data.go.jp berfungsi sebagai portal data terbuka nasional yang mengkatalogkan data dari pemerintah pusat dan, pada tingkat yang lebih rendah, pemerintah daerah. Data di portal ini difokuskan pada area strategis, termasuk kertas putih, data geospasial, dan "budget, spending, and procurement". Satu aspek unik dari pendekatan Jepang adalah penggunaan "Open Data evangelist" oleh Digital Agency. Para ahli ini dikirim ke pemerintah daerah untuk memberikan dukungan dan pelatihan dalam inisiatif data terbuka. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah Jepang mengakui tantangan birokrasi dan teknis yang dihadapi di tingkat lokal. Alih-alih sekadar memberikan mandat dari atas, pendekatan ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya adopsi data terbuka secara organik dan bertahap. Hal ini berpotensi menciptakan standarisasi dan kapasitas yang lebih berkelanjutan di seluruh tingkatan pemerintahan, menjadikannya pelajaran penting bagi negara-negara yang berjuang dengan implementasi desentralisasi dan transparansi di tingkat lokal.

Berdasarkan perbandingan ketiga negara tersebut terdapat perbedaan filosofi dari pengaplikasian sebuah sistem transparansi anggaran yaitu Amerika Serikat dengan Legalistik-Reaktif, Singapore dengan Holistik-Budaya dan Jepang dengan Pragmatis-Seimbang.

Dapat disimpulkan bahwa warga negara dapat akses untuk data informasi dan laporan keuangan serta program yang dikerjakan oleh pemerintahannya sendiri secara online dan real time. Budaya yang dikembangkan oleh Negara maju adalah secara terstruktur dan sistem telah baik dan memiliki integritas yang luar biasa. Pertanyaan sederhana kemudian adalah, kapan Indonesia akan berbenah dan menggunakan sistem anggaran transparansi ini? Menarik untuk dicermati.