[caption id="attachment_82847" align="alignleft" width="300" caption="Logo PNPM Mandiri"][/caption] Banyak orang mengenal PNPM Mandiri itu program yang dananya sedikit. Capek ngerjain program-program PNPM mandiri, bisa-bisa tekor kita dibuatnya. Demikian banyak dikeluhkan oleh anggota Lembaga Keswadayaan masyarakat yang sering disebut LKM. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri demikian kepanjangan PNPM sebuah program yang dirintis sejak tahun 1999 yang dulu lebih dikenal P2KP. Sebuah program penanggulangan kemiskinan yang berasal dari utang luar negeri kini telah berumur 11 tahun. Awal perubahan nama P2KP ke PNPM Mandiri pada tahun 2007 terjadi penolakan-penolakan dari masyarakat. Puncak penolakannya pada akhir desember 2009 yang sempat membuat Presiden SBY meresahkan penolakan program oleh 22 pemerintah kabupaten dan kota, terutama di pulau Jawa. Kalangan pemerintah beralasan program ini dijadikan alat kampanye rejim yang baru, sedangkan masyarakat beralasan kecilnya dana yang dikelolanya. Ibarat pepatah anjing menggonggong kafilah berlalu. Kritik memang mengalir keras namun ternyata pelaku PNPM mandiri tetap bekerja keras untuk bersama-sama masyarakat menagatasi kemiskinan di lingkungan masyarakat yang berbeda peta kemiskinannya. Nasib PNPM mandiri tidak berakhir seperti program Bantuan Langsung Tunai yang secara subtansi memang berbeda secara diametral. Kini, tidak ada lagi masyarakat yang berani menolak program PNPM. Kenapa? Faktor SBY kah? Bukan ternyata PNPM mandiri bukan dipahami lagi masyarakat sebagai program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah SBY. Mereka sudah memahami bahwa PNPM mandiri adalah sebuah penyatuan program-program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan yang sangat ideal. Memang belum banyak masyarakat yang memahami bahwa dana PNPM Mandiri berasal dari luar negeri yang harus dimanfaatkan masyarakat dengan sebaik mungkin. Namun dengan pendampingan dari tim fasilitator PNPM Mandiri yang cepat, tepat dan tanggap, PNMP Mandiri dapat menjadi leading sector program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Konsep Community Development yang membangun kesepakatan dengan masyarakat untuk bertanggung jawab dan menanggung renteng atas dana yang dikelolanya membuat tokoh-tokoh masyarakat tertantang untuk merancang Program Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan. Dana dampingan (Baca: Stimulan) yang kini berkisar 200 juta per desa/kelurahan harus segera bisa dimanfaatkan masyarakat dengan membuat proposal yang diusulkan kelompok-kelompok masyarakat dalam tenggat waktu yang ketat. Masyarakat belajar membuat administrasi-administrasi yang ketat sesuai dengan prosedur PNPM Mandiri. Keswadayaan masyarakat pun menjadi meningkat ketika konsep punishment and reward membuat desa/kelurahan berlomba untuk memanfaatkan dan menyerap habis dana yang telah dianggarkan di rekening Lembaga Keswadayaan Masyarakat. Masyarakat lebih memilih berlomba untuk mengelola program dengan sebaik mungkin agar mendapat memperoleh dana pemukiman (Neightbourhood Development) sebesar 1 milyar per desa kelurahan. Daripada desa/kelurahannya masuk kotak hitam tidak akan memperoleh dana PNPM Lagi jika pengelolaan dana tidak akuntable. Sebuah program community development yang rasional yang semua kembali ke tataran manajemen PNPM mandiri yang dalam phasing out PNPM mandiri masyarakat diharapkan bisa melakukan kegiatan fund rising untuk membiayai PJM Pronangkisnya. Apakah hal ini bisa dicapai, hanya waktu yang bisa menjawab.
