Menuju Indonesia Emas 2045: Jalan Panjang Ekonomi RI ke Lima Besar Dunia

Pernyataan Sri Mulyani mengenai potensi ekonomi Indonesia yang diproyeksikan masuk ke lima besar dunia pada tahun 2045 telah menjadi bahan diskusi hangat di berbagai kalangan. Proyeksi ini bukan sekadar narasi optimis, melainkan cerminan dari peluang besar yang dimiliki Indonesia jika mampu memaksimalkan modal demografi, sumber daya alam, dan transformasi teknologi. Dengan perkiraan jumlah penduduk mencapai 391 juta jiwa, di mana 47 persennya adalah usia produktif, Indonesia berada pada posisi strategis untuk menggerakkan roda pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, potensi ini bukanlah sesuatu yang otomatis terwujud tanpa strategi yang matang. Indonesia masih berstatus sebagai negara berkembang dengan sejumlah persoalan struktural seperti ketimpangan pendapatan, birokrasi yang rumit, infrastruktur yang belum merata, serta tantangan kesehatan dan pendidikan yang harus dibenahi (Pojok Jakarta, 2021).

Salah satu kunci utama yang disoroti Sri Mulyani adalah pembangunan infrastruktur. Infrastruktur merupakan tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi karena jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, hingga transportasi massal menentukan efisiensi mobilitas barang dan jasa. Tanpa infrastruktur yang memadai, biaya logistik akan tetap tinggi dan daya saing Indonesia sulit meningkat. Sejauh ini, proyek strategis nasional seperti tol, MRT, dan proyek transportasi lainnya mulai menunjukkan kemajuan, tetapi masih banyak daerah yang tertinggal, terutama di kawasan timur Indonesia. Untuk benar-benar masuk lima besar ekonomi dunia, pembangunan infrastruktur harus merata agar pertumbuhan dapat dirasakan seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya Jawa (Pojok Jakarta, 2021).

Selain infrastruktur, penguatan sumber daya manusia (SDM) adalah faktor krusial. Bonus demografi bisa menjadi berkah atau kutukan, tergantung pada kualitas tenaga kerja. Pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan, akses kesehatan yang memadai, serta perlindungan sosial yang adaptif menjadi agenda penting. Tantangan nyata bagi Indonesia adalah kualitas pendidikan yang masih timpang dan angka pengangguran terdidik yang cukup tinggi. Banyak lulusan tidak terserap di dunia kerja karena keterampilan yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Oleh karena itu, investasi pada pendidikan vokasi, riset, dan inovasi harus ditingkatkan agar tenaga kerja Indonesia benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi (Pojok Jakarta, 2021).

Teknologi juga menjadi faktor penentu daya saing. Indonesia tidak boleh hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi harus mampu menjadi pencipta. Hal ini memerlukan ekosistem riset dan inovasi yang kuat agar Indonesia tidak terus tertinggal dalam revolusi industri 4.0 maupun perkembangan digital. Meski sektor ekonomi digital berkembang pesat, dominasi teknologi canggih dan hilirisasi produk masih terbatas. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga riset, dan sektor swasta sangat penting dalam mendorong inovasi domestik (Pojok Jakarta, 2021).

Perbaikan sektor publik menjadi pekerjaan rumah besar. Birokrasi yang rumit, lamban, dan rentan korupsi masih menjadi hambatan utama dalam mendorong investasi. Padahal, kepastian hukum dan efisiensi pelayanan publik sangat menentukan iklim usaha dan kepercayaan investor. Reformasi birokrasi, digitalisasi layanan, serta penguatan transparansi mutlak diperlukan agar Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya di level global. Tanpa reformasi mendasar, visi Indonesia sebagai ekonomi besar hanya akan menjadi retorika (Pojok Jakarta, 2021).

Pengelolaan tata ruang juga penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebagai negara kepulauan dengan keragaman wilayah, tata ruang yang terintegrasi akan mendorong pemerataan pembangunan. Pemindahan ibu kota, misalnya, diharapkan menjadi strategi untuk mengurangi ketimpangan pertumbuhan yang selama ini terkonsentrasi di Jawa. Tata ruang yang baik tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan (Pojok Jakarta, 2021).

Selain itu, kesehatan fiskal negara harus dijaga. APBN yang sehat, transparan, dan akuntabel menjadi modal besar dalam membiayai pembangunan. Instrumen utang harus dikelola hati-hati agar tidak menimbulkan beban bagi generasi mendatang. Dengan pengelolaan anggaran publik yang baik, pemerintah dapat tetap membiayai infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial secara berkelanjutan. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor (Pojok Jakarta, 2021).

Meski proyeksi lima besar memberikan optimisme, Indonesia harus berhati-hati agar tidak terjebak euforia. Status negara berkembang masih melekat dengan berbagai tantangan seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan antarwilayah, dan kerusakan lingkungan. Jika masalah ini tidak segera diatasi, bonus demografi bisa menjadi beban, bukan kekuatan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus berlandaskan prinsip inklusif dan berkelanjutan agar hasilnya benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat (Pojok Jakarta, 2021).

Kesimpulannya, optimisme Sri Mulyani mengenai potensi Indonesia masuk lima besar ekonomi dunia pada 2045 memang realistis, tetapi penuh tantangan. Infrastruktur, SDM, teknologi, tata ruang, birokrasi, dan kesehatan fiskal adalah faktor kunci yang harus diperkuat. Jika dijalankan konsisten dan terukur, Indonesia tidak hanya akan masuk ke jajaran ekonomi besar, tetapi juga menjadi negara maju dengan tingkat kesejahteraan yang lebih merata. Optimisme itu bisa terwujud, asalkan dibarengi kerja keras, reformasi, dan konsistensi kebijakan (Pojok Jakarta, 2021).

Referensi
Pojok Jakarta. (2021, 5 April). Ekonomi RI Masuk 5 Besar, Apa Kata Menurut Sri Mulyani? Diakses pada 22 September 2025 dari https://pojokjakarta.com/2021/04/05/ekonomi-ri-masuk-5-besar/