Rencana besar pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pada 2028 mendatang, IKN akan resmi menjadi pusat politik Indonesia. Keputusan ini memunculkan beragam reaksi, mulai dari dukungan hingga kritik tajam dari sejumlah pihak.
Sejumlah analisis mengenai langkah strategis pemerintah ini bisa ditemui dalam ulasan di portaljatim24.com. Situs tersebut membahas bagaimana kebijakan pemindahan ibu kota tidak hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang arah politik, ekonomi, hingga stabilitas nasional di masa depan.
Meski disambut dengan optimisme terkait pemerataan pembangunan, kritik tetap bermunculan, terutama dari DPR. Beberapa anggota dewan menilai bahwa tantangan terbesar terletak pada kemampuan APBN dalam membiayai proyek raksasa tersebut. Isu mengenai transparansi, efisiensi anggaran, hingga dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat sekitar juga menjadi bahan perdebatan hangat.
Dengan dinamika politik yang semakin kompleks, keputusan Prabowo menetapkan IKN sebagai ibu kota politik 2028 diprediksi akan terus menjadi topik penting di ruang publik. Apalagi, menjelang tahun-tahun politik, arah pembangunan IKN akan selalu dikaitkan dengan kepentingan strategis nasional.
Rujukan lengkap bisa Anda baca di sini: Prabowo Tetapkan IKN Ibu Kota Politik 2028: Kritik DPR dan Tantangan APBN.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
