Ternyata para anggota DPR kita sudah benar-benar bebal perasaannya. Karena di tengah-tengah kontroversi kenaikan gaji pejabat tinggi dan penggadaan mobil mewah bagi pejabat tinggi, justru ternyata diam-diam anggota DPR si pengkritik kenaikan gaji pejabat, sudah menikmati kenaikan gaji 96 persen. Bahkan lebih tinggi dari kenaikan gaji menteri yang 20 persen. Hal ini terungkap dari paparan LSM l Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Selain gaji, pada 2010 anggota DPR juga dapat fasilitas pelesir ke luar negeri sebanyak 58 kali kunjungan di 20 negara yang total anggarannya Rp 122 miliar atau naik 30 persen dari anggaran tahun lalu. “Anggaran kunjungan anggota DPR ke mancanegara lebih besar 65 persen daripada anggaran bencana alam. Ini merusak logika akal sehat publik,” kata Uchok Sky Khadafi, Koordinator Investigasi dan Advokasi Seknas Fitra, dalam rilisnya Kamis (11/2). Dalam catatan Fitra, alokasi anggaran untuk bencana alam sebesar Rp 8 miliar yang diprogram dalam anggaran anggota dewan. Sementara itu ada juga alokasi anggaran Rp 15,5 miliar untuk keberangkatan pimpinan DPR bersama istri. Dikonfirmasi, Ketua DPR Marzuki Alie merasa tidak perlu bertanggung jawab atas dana pelesiran studi banding anggota dewan Rp 112 miliar. Karena dana itu produk anggota dewan periode 2004-2009. “Anggaran Rp 112 miliar itu disusun DPR periode lalu,” kata Marzuki di kantornya. Menurutnya, keputusan dana pelesiran itu disetujui bersama, karenanya itu anggota DPR sekarang menjalankan. Sumber surya.co.id. Sungguh suatu ironi, di tengah kesulitan ekonomi yang dialami rakyat kok justru gaji DPR naik 96% dan biaya anggaran "melancong" keluar negeri yang begitu tingginya sampai-sampai mengalahkan anggaran untuk bencana alam. Kalau kita pikirkan mendalam, untuk keperluan apakah para legislator harus pergi ke luar negeri? Apakah studi banding itu sangat sekali diperlukan hingga ke benua Eropa atau ke Amerika? apakah sosialisasi suatu produk legislatif harus disampaikan sampai ke luar negeri ? Apakah tidak cukup sosialisasi ke luar negeri disampikan secara on line (teleconference), sehingga menghemat anggaran ? Kalau memang kenaikan gaji DPR dan membengkaknya anggaran "plesiran" ke luar negeri sudah ditetapkan oleh DPR periode lalu. Kenapa tidak direvisi saja dalam APBN-P ? Sehingga tidak jadi ada kenaikan gaji DPR yang selangit itu dan juga anggaran "plesiran" ke luar negeri menjadi tidak sebesar Rp 155 Milyar. Kalau memang para wakil kita di DPR punya empati kepada rakyat yang diwakilinya. Mestinya mereka mempunyai inisiatif untuk melakukan seeprti yang penulis paparkan di alenia di atas. Akhirnya, semoga para wakil kita dikuatkan imannya. Dan dikuatkan rasa empati-nya pada rakyat yang diwakilinya. Sehingga mereka tidak rela (menolak) menikmati kenaikan gaji tinggi dan anggaran "plesiran" ke luar negeri yang tinggi. (AM, 15 Feb. 2010). Tulisan ini juga bisa di akses di website : http://khozanah.wordpress.com/2010/02/15/kenaikan-gaji-dpr-96-persen-suatu-ironi/
