Oleh : Ahlan Mukhtari Soamole*
   Semakin luas ilmu seorang, semakin menunduk dirinya. Kata itu seolah peneduh lejat bagi seorang memiliki ilmu pengetahuan, kenyataannya semakin luas ilmu semakin kesewenang-wenang tanpa pengendalian nurani kemanusiaan. Ilmu dimiliki seorang menjadi pelita penenang kehidupan. Ilmu dapat dikatakan memiliki dua peranan masing-masing dapat dikendalikan yaitu ilmu untuk ilmu dan ilmu untuk kepentingan. Pada konteks ilmu untuk kepentingan kerapkali tak dapat dikendalikan banyak kegunaan praktis kepentingan untuk eksploitasi hanya untuk menumbuhkan keuntungan segelintir. Dampak ilmu untuk kepentingan akan berangsur memberikan suatu kerusakan terhadap kehidupan. Kini bencana alam tak terhindarkan lagi, telah menjadi suatu polarisasi kehidupan munculnya bencana wabah, banjir semuanya menunjukkan alam tak lagi bersahabat dengan manusia. Banjir salahsatunya tingginya air hujan di permukaan tanah tak dapat mengikuti arah pengaliran wadah dipersiapkan. Drainase pengaliran air salah satu upaya pengendalian terjadinya banjir. Namun, pada kenyataan wadah pengaliran itu memunculkan banjir. Bencana banjir menghampiri kita seyogyanya perlu disedari sebagai bentuk penghukuman alam kepada manusia. Penghukuman alam diakibatkan berbagai lahan diperuntukan untuk sirkulasi hidup alam, semenah-menah di eksploitasi. Sebagaimana diketahui penyediaan alam terhadap daerah resapan alami banyaknya pepohonan, tumbuhan mengalami deforestasi hutan, land clearing dari aktivitas pertambangan atau rekayasa suatu pembangunan konstruksi mengurangi aspek pertumbuhan ekologis. Kepentingan-kepentingan itu merupakan suatu bencana tak terkendalikan. Secara fundamental krisis lingkungan ekologis akibat surplus tindakan ilmu untuk kepentingan. Lantas menjadi soal ialah bagaimana kebijakan dikelolah terkait penanganan bencana masih mengalami benturan dengan upaya businesmen dalam peningkatan penyediaan konstruksi. Sejatinya, kebijakan pengendalian banjir ditetapkan pemerintah akan menciptakan output pengendalian minim. Sebagaimana diketahui regulasi pemerintah maupun dewan rakyat acapkali masih didikte oleh pembisnis. Kata N. Comsky (2016) dalam kultur kebijakan selalu diputuskan oleh investor politik. Investor politik adalah orang-orang bisnis menguasai politik parlemen maupun pemerintahan dengan tingkatan modal tinggi. Dalam tataran politik investor itu secara inklusif menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi tanpa pertimbangan resiko ekologis. Program investor politik menguasai kekayaan sumber daya alam terutama pertambangan merupakan kegiatan-kegiatan eksploitasi penambangan dapat memicu kerusakan lingkungan, sisa-sisa material pengotor (tailing) menyebar terkontaminasi di lingkungan. Sehingga meningkatkan rentannya bencana terutama banjir pada saat musim hujan tiba.
   Cara penanganan memungkinkan dapat dilakukan secara mudah ialah  pertama dengan menertibkan suatu kebijakan bersifat praksis politik. Kedua Upaya implementasi pembangunan konstruksi berdasar green construction.Â
Menurut Budi Suanda (2011) green construction adalah mengacu terhadap struktur menggunakan proses yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sumber daya yang efisien sepanjang siklus hidup bangunan: dari tapak untuk desain, konstruksi, operasi, pemeliharaan, renovasi, dan pembongkaran. Green construction meletakkan aspek ekologis paling utama dengan kajian-kajian teknis terintegrasi sebagaimana di Jepang dalam pemberian izin diberikan. Pelaksanaan green construction dlam aspek pertambangan juga berkaitan dengan sustinible development. Dan good mining practice yaitu suatu pertambangan yang baik dan benar atas dasar pembangunan berkelanjutan.
* Ditulis oleh Ahlan Mukhtari Soamole (Penulis adalah mahasiswa Pascasarjana UMI Makassar/ Pegiat Belajar Filsafat)
