Saya berdebar-debar ketika membaca kabar, akhir 2018 Indonesia memiliki mayoritas (51,23%) saham PT Freeport Indonesia (PTFI) setelah penandatanganan Sales and Purchase Agreement (SPA) di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis, 27 September 2018. 51,23 % itu terbagi lagi kepemilikannya, yaitu Inalum (41,23%) dan Pemda Papua (10%).
Penandatanganan ini merupakan lanjutan dari penandatanganan pokok-pokok perjanjian (Head of Agreement/HoA) antara pemerintah dengan perusahaan berbasis di Amerika Serikat itu pada 12 Juli 2018. Dan kabar-kabar sekitarnya.
Meski PTFI didirikan pada 7 April 1967 dengan dukungan Undang-undang Modal Asing (UU No. 1 Tahun 1967), perintisannya sudah terkait dengan politik, yaitu penggulingan terhadap Presiden Soekarno. Hal ini dikatakan oleh Greg Poulgrain pada saat bedah buku karyanya, Bayang-bayang Intervensi, Perang Siasat John F Kennedy dan Allen Dulles atas Sukarno, di kantor pusat LIPI, Selasa, 5 September 2017.
"CIA di bawah Dulles selalu membuat peristiwa-peristiwa politik yang membuat Sukarno tak bisa mengkonsolidasikan kekuasaannya dan mengurus ekonomi dengan baik. Dulles menggunakan berbagai upaya untuk menggulingkan Sukarno," kata Greg.
Keterkaitan penambangan emas dan politik pun ditulis Denise Leith dalam Politics of Power: Freeport in Suharto's Indonesia (2003). "Freeport adalah perusahaan asing pertama yang menandatangani kontrak dengan rezim baru di Jakarta dan menjadi aktor ekonomi dan politik utama di Indonesia. Pada 1970-an, saat Freeport membangun infrastruktur pertambangannya, rezim Soeharto mengemis pembagian saham. Pejabat-pejabat Indonesia dikabarkan bolak-balik Jakarta-New York demi urusan itu," tulis Denise.
Masih ada lagi kabar usang yang membuat saya berdebar-debar jika obrolan mengenai saham PTFI berpendar-pendar di layar komputer jinjing saya. Kilauan emas bernama saham, apalagi saham PTFI, senantiasa membuat silau segelintir pihak yang berada dalam lingkaran birokrasi, termasuk aneka perizinan. Tidak sekadar pendar perburuan, perebutan, dan dipungkasi dengan penandatanganan kesepakatan-kesepakatan, yang sempat menyemburat sesaat dalam kasus "Papa Minta Saham" pada 16 November 2015.
Debaran saya pun terkait dengan perkataan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah (FH) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 13 Juli 2018. "Penjelasan ihwal siapa pemegang saham dan asal uang untuk divestasi saham PTFI harus dijelaskan ke publik. Sebabnya, ketiadaan informasi soal pemegang saham dapat berujung pada munculnya masalah di masa depan. Masalahnya itu karena adanya deal yang tidak transparan dari pemerintah yang menggunakan pihak ketiga dan keempat, yang faktanya itu bukan divestasi, hanya pengalihan saham di antara perusahaan dan pembagian-pembagian yang menyebabkan tidak utuh yang 51 persen itu," katanya.
Perkataan, tepatnya "gugatan", dari FH, "Siapa pemegang saham dan asal uang untuk divestasi saham PTFI harus dijelaskan ke publik" merupakan hal yang selalu menjadi "rahasia", padahal membawa nama "Indonesia". Dan, menurut saya, bukan hanya "siapa" tetapi justru "siapa-siapa" yang bermakna jamak.
Berikutnya, masih dari perkataan FH, "Sebabnya, ketiadaan informasi soal pemegang saham dapat berujung pada munculnya masalah di masa depan." Permasalahannya bukan hanya "di masa depan", melainkan justru di masa lalu dan masa kini, apalagi terkait dengan tahun politik yang juga terkait dengan saham "siapa-siapa" sampai bersemburat "Papa Minta Saham" itu.
Dan, dari "faktanya itu bukan divestasi, hanya pengalihan saham di antara perusahaan dan pembagian-pembagian yang menyebabkan tidak utuh yang 51 persen itu", tentu saja, FH sangat memahami perihal pembagian saham kepada siapa-siapa karena sebelumnya saham Inalum hanya 9,36%, dan 90,36% milik PTFI. Saya tidak perlu memercayai sepenuhnya, 90,36% benar-benar milik PTFI seutuhnya alias tanpa adanya "siapa-siapa" di dalamnya.
Debaran saya tidak terlepas dari tahun politik karena masa kampanye Pemilu 2019 dimulai pada 2018, tepatnya 23 September 2018. Saya tidak mungkin melepaskan latar Reformasi 1998 dengan politik terkini yang disebut-sebut sebagai "politik dagang sapi" atau "politik transaksional". Seseorang, yang konon berkoar-koar "gulingkan" Soeharto pada pentas Reformasi '98, ternyata waktu itu lantaran tidak bisa mendapat "sesuatu". Begitu ada kesempatan, "rakus" juga. Beberapa tahun terakhir kembali tidak mendapat "sesuatu", ia berkoar-koar lagi.
