Kemiskinan dan Definisi Kesejahteraan

Diawali dari definisi sederhana mengenai kemiskinan yakni keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, Rumah, pendidikan dan kesehatan. Kebutuhan sendiri terdiri dari tiga tingkatan yakni kebutuhan dasar atau primer, kebutuhan Sekunder dan kebutuhan tersier atau kebutuhan akan barang-barang mewah. Definisi tersebut merupakan gambaran kekurangan dari segi materi. 

Gambaran yang lebih luas lagi yakni tidak hanya masalah ekonomi tapi juga mencakup masalah politik dan moral mencakup kebutuhan sosial yang tidak terpenuhi seperti keterkucilan sosial, adanya ketergantungan dan ketidakmampuan berpartisipasi dalam masyarakat. 

Adapun indikator yang biasa digunakan untuk memahami persoalan kemiskinan, yaitu kesehatan, pendidikan dan Standar Kualitas Hidup, perkalian antara proporsi kemiskinan dan intensitas kemiskinan individu berupa indeks kemiskinan multidimensi (IKM), Intensitas kemiskinan sendiri merupakan pembagian skor kumulatif kekurangan masing-masing rumah tangga dari ketiga indikator yaitu kesehatan, pendidikan dan standar kualitas hidup dengan total populasi. 

Sementara itu indikator lain yang biasa digunakan pada tingkat global yakni indikator moneter menggunakan garis kemiskinan yang digunakan oleh word bank dengan batas USD. 1,25 Purchasing Power Parity (PPP) atau melalui pendekatan konsumsi dasar (Basic Need). 

Kemudian mengenai penyebab kemiskinan diantaranya penyebab individual atau patologis menyangkut prilaku individu, penyebab keluarga menyangkut pendidikan keluarga, penyebab sub budaya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitarnya, penyebab agensi yang mana melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, penyebab struktural adanya struktur sosial yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. 

Adapun upaya yang di tempuh untuk menanggulangi kemiskinan diantaranya bantuan secara langsung kepada orang miskin, semisal bantuan langsung tunai (BLT) yang pernah dipraktekan di indonesia. Bantuan terhadap keadaan individu, berupa kebijakan yang dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin dari sisi perorangan, baik dengan menempuh pendidikan, pencarian kerja, kerja sosial, dan pemberian hukuman. Pemberian 

bantuan berupa persiapan bagi yang lemah, atau orang-orang yang dikategorikan lemah. 

Berbicara mengenai upaya yang di tempuh saat ini, kita mengenal adanya kebijakan pengentasan kemiskinan berupa program Keluarga harapan atau di singkat PKH merupakan program pemberian bantuan bersyarat kepada keluarga penerima manfaat yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat pkh berdasar pada data terpadu program penanganan fakir miskin. 

Definisi bersyarat mengindikasikan adanya pemberian bantuan untuk kategori-kategori tertentu yang di pandang lemah atau membutuhkan bantuan, mencakup komponen kesehatan bagi ibu hamil dan menyusui dan anak-anak berusia nol sampai dengan 6 tahun, sementara kriteria yang mencakup komponen pendidikan yakni anak-anak usia sekolah atau anak-anak yang berusia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sebagai tambahan komponen kesejahteraan sosial dengan kriteria orang dengan lanjut usia dan orang dengan disabilitas.

Adapun program komplementer yang diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan KPM berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Jaminan Sosial Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Kelompok Usaha Bersama (KUbe), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), bantuan langsung berupa bantuan asistensi sosial lanjut usia (ASLUT) dengan nominal 500 rb per triwulan, dan berbagai program perlidungan dan pemberdayaan sosial lainnya.

Melalui program PKH dari data BPS pada tahun 2017 tercatat mampu menurunkan tingkat kemiskinan dari 10, 62 % penduduk miskin dari total penduduk pada bulan maret 2017 menjadi 10, 12 % pada enam bulan berikutnya, adanya penurunan jumlah penduduk miskin sekitar 0,58% atau sekitar 1 juta lebih penduduk sudah keluar dari zona kemiskinan dalam jangka waktu enam bulan, kita analogikan jika satu wilayah yang terdiri dari 200 kelurahan dengan masing-masing berpenduduk sekitar 7 ribu orang.

Maka hal tersebut tentu sangat membanggakan yang mana program pkh dapat menjadi progam yang mampu mengentaskan angka kemiskinan secara signifikan. Adanya peningkatan kondisi masyarakat menjadi lebih baik, yakni kemampuan dan ketersediaan untuk memenuhi kebutuhan hidup dari segi ekonomi, kesehatan dan pendidikan menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan yang berhasil dicapai.     

Definisi dari kesejahteraan itu sendiri tentu tidak hanya dilihat dari kenampakan secara hitung-hitungan, standar yang ditetapkan dan kenaikan persentase secara keseluruhan, tapi juga di lihat dari kenampakan fisik adanya kenaikan daya konsumsi asupan masyarakat perharinya yang di sertai dengan perbaikan pola konsumsi, kesadaran akan terpenuhinya standar gizi yang seimbang seringkali menyertai berhasilnya suatu program pengentasan kemiskinan. 

Maka dari itu pengertian dari kesejahteraan itu sendiri dapat di lihat dari dua definisi yakni terlampauinya standar kemiskinan yang ditetapakan baik itu berbentuk IKM, PPP, maupun kebutuhan dasar atau terpenuhinya standar kesejahteraan, adanya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan ketersediaan penyedia program untuk memenuhi kebutuhan secara masif dari berbagai segi ekonomi, ketersediaan pangan, sandang, tempat untuk tinggal, jaminan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. 

Dilihat dari dua definisi tersebut tentu program pkh sudah berada di jalur yang tepat, adanya penguatan dari berbagai pihak untuk meningkatkan performa program, perluasan daya jangkuan bagi penerima manfaat dan cakupan program komplementer yang tersedia yang dapat diandalkan. Menjadikan program keluarga harapan sebagai program yang ikut serta membangun bangsa kearah yang lebih baik, kesejahteraan.