Mengukur Kualitas ASN dengan Indeks Profesionalitas

Keluhan akan rendahnya kualitas pelayanan ASN dalam pelayanan kepada masyarakat masih terus terjadi. Ganjar Pranowo menilai bahwa pada saat sebelum menjadi Gubernur menilai kualitas ASN dalam skala 0 - 100 bernilai 70. Namun setelah dilantik, penilaian Ganjar Pranowo terhadap kualitas ASN menurun hingga hanya bernilai 30. Sementara Walikota Bogor Aria Bima menyatakan bahwa kualitas ASN di kota Bogor  dalam mendukung pelaksanaan kepemerintahan masih jauh dari harapan. (Diklatpim II, Angkatan 42 Jatinangor, 2016)

Dua ukuran yang disampaikan diatas sangat subjektif, meskipun Ganjar lebih berani mengkuantifkan, namun Aria Bima tidak menyebutkan skala kuantitatifnya hanya membagi pada  3 klasifikasi yaitu,  Pertama, ASN lurus, dalam artian bekerja sesuai aturan secara hitam putih.  Kedua, ASN pemain, yang hanya memikirkan keuntungan sendiri. serta Ketiga tidak bekerja sesuai aturan dan dan tentusaja  bekerja tidak sesuai aturan.  Ketiga adalah  ASN terjebak, yaitu ASN yang lurus namun terjebak dalam kesalahan masa lalu atau karena aturan masa kini sehingga terpaksa bertindak diluar aturan.

"Rendahnya" kualitas ASN saat ini masih diukur menggunakan subjektifitas atau presepsi.  Hal ini terjadi pada indeks efektifitas pemerintahan (Government Effectiveness) yang dikeluarkan Bank Dunia. Indikator ini banyak dikutip oleh lembaga Pemerintah yang bertanggungjawab terhadap pengembangan ASN.  Padahal indikator ini tidak spesifik mengukur ASN.

Sebagai bagian terpenting dari reformasi birokrasi terutama dalam upaya pengelolaan ASN  sebagai human capital,maka pengukuran kualitas ASN adalah prasarat utama.                 Tanpa memiliki indikator yang spesifik, Pemerintah sulit untuk menjelaskan dan mengukur akuntabilitas kepada masyarakat mengenai kualitas ASN.  Pemerintah juga sulit untuk membangun ASN karena data kualitas dari setiap komponen belum tersedia.  Penggunaan indikator yang berasal dari lembaga asing  yang tidak spesifik dinilai justru dapat lebih memperburuk kualitas ASN karena pemerintah salah menetapkan masalah.

Saat ini berapa terdapat  indikator yang menilai kualitas ASN, seperti kinerja ASN dan disiplin.  Demikian pula data individu ASN yang mencerminkan potensi ASN cukup tersedia.  Namun karena data kualitas ini masih bersifat mandiri sehingga sulit bagi Pemerintah untuk menyimpulkan kualitas ASN yang sesungguhnya. Adapun indikator reformasi birokrasi yang tersedia lebih pada indikator kelembagaan.

Tersedianya indikator sebagai  alat pengukuran kualitas ASN harus  memenuhi kaidah akademis  yaitu SSMARRT. Spesific, Simple, Measurable, Attainable, Relevant Reliable  dan Timely

Indeks Profesionalitas ASN  (IP-ASN)dengan adalah salah satu cara mendekati kualitas ASN dengan menggunakan indikator outcome dengan menggunakan composite index.  Kekuatan indikator ini adalah mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai capaian suatu program,  juga dapat menelusuri kegaiatan-kegiatan mana  yang harus segera diperbaiki. 

Berdasarkan teori yang dikembangkan IP-ASN merupakan fungsi dari  kompetensi, kinerja, pegawai yang bersih, dan organisasi yang modern. Apabila ditulis dalam model matematika sederhana maka dapat ditulis :     

Prof&Intg = ƒ(K1,K2,K3,K4)

Adapun premis indikator profesionalitas ASN adalah (individu) pegawai akan semakin profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin baik, organisasinya semakin modern dan pengawai yang semakin  bersih. 

Data kompetensi seharusnya  berasal dari hasil uji kompetensi seluruh PNS.  Namun karena data ini belum tersedia maka digunakan data proxy yaitu potensi diukur dari kesesuaian pendidikan, pengalaman pendidikan teknis dan manajerial (Diklatpim). Kinerja diukur dari  SKP. Data organisasi yang modern adalah tingkat disiplin, dimana pegawai yang tingkat pelanggarannya rendah dianggap sebagai lebih profesional.