Pemerintah Indonesia telah memiliki Kebijakan Energi Nasional (KEN) sebagai landasan strategis untuk mencapai kemandirian energi. KEN menitikberatkan pada beberapa aspek utama, termasuk diversifikasi sumber energi dengan mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan seperti matahari, air, angin, dan panas bumi. Selain itu, KEN juga menekankan peningkatan efisiensi energi melalui teknologi hemat energi dan infrastruktur energi yang memadai untuk mendukung distribusi energi yang merata. Penguatan kelembagaan dan regulasi juga menjadi fokus KEN untuk meningkatkan koordinasi antar instansi dan mendorong investasi di sektor energi.
Ketahanan energi nasional didefinisikan sebagai kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan energi secara mandiri dan berkelanjutan, serta mampu menghadapi gangguan pasokan energi dari luar. Kemandirian energi merupakan pilar fundamental dalam mencapai ketahanan energi. Dengan memiliki sumber energi yang beragam dan dapat diandalkan, Indonesia dapat meminimalisir risiko terganggunya pasokan energi akibat faktor eksternal seperti bencana alam, krisis politik, atau konflik internasional. Ketersediaan energi yang handal juga penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik negara.
Kemandirian energi juga memiliki implikasi penting terhadap pertahanan negara. Secara spesifik, kemandirian energi memperkuat aspek-aspek pertahanan nasional dalam kerangka Panca Gatra. Pertama, dari segi ideologi, kemandirian energi dapat meningkatkan ketahanan terhadap intervensi eksternal yang memanfaatkan ketergantungan energi negara. Kedua, dalam aspek politik, ketersediaan energi yang andal mendukung stabilitas politik dan keamanan, serta kelancaran pelaksanaan program-program pemerintah. Ketiga, dari sudut ekonomi, kemandirian energi mengurangi risiko gejolak ekonomi yang diakibatkan oleh fluktuasi harga energi global. Keempat, dalam dimensi sosial budaya, ketersediaan energi yang terjangkau dan merata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemajuan sosial budaya. Terakhir, dari perspektif pertahanan dan keamanan, pasokan energi yang andal memastikan kelancaran operasi militer dan keamanan negara, serta memperkuat kemampuan pertahanan dalam menghadapi ancaman eksternal.
Dalam upaya mencapai kemandirian energi, kolaborasi dari berbagai pihak menjadi kunci utama kesuksenan bersama. Pemerintah perlu menggandeng berbagai stakeholder dalam konsep kolaborasi Penta Helix melibatkan lima pilar utama: pemerintah, industri (sektor swasta), akademisi, masyarakat sipil, dan media/pers. Pemerintah memiliki peran sentral dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan infrastruktur energi terbarukan serta memberikan insentif untuk investasi dalam sektor ini. Di sisi lain, sektor swasta memiliki peran kunci dalam pengembangan dan implementasi solusi teknologi energi terbarukan melalui investasi dan inovasi. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan penelitian menjadi penting dalam pengembangan dan penyebarluasan pengetahuan serta teknologi terkini dalam bidang energi terbarukan. Melibatkan masyarakat sipil dalam upaya mencapai kemandirian energi juga penting untuk membangun kesadaran dan partisipasi aktif dalam praktik penggunaan energi yang berkelanjutan. Dukungan dari media dan pers membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik tentang manfaat kemandirian energi serta mendorong dialog yang lebih terbuka tentang solusi-solusi energi berkelanjutan. Sinergi antara kelima pilar ini dalam konsep Penta Helix menciptakan ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian energi nasional, memperkuat ketahanan energi nasional, dan menjaga kedaulatan energi demi keberlanjutan dan keamanan nasional.
Dengan sinergi dan kerja sama yang kuat antara semua pihak, Indonesia dapat mencapai kemandirian energi yang menjadi pondasi utama dalam membangun ketahanan dan pertahanan negara yang kuat, stabil, dan berkelanjutan.
