Pertama kali mendengar pernyataan "Guru Beban Negara", mendidih darah ini. Bagaimana tidak? Rasanya orang yang ngomong itu tidak memiliki rasa peri kemanusiaan, mengatakan profesi mulia guru menjadi beban negara.
Tetapi eits, tunggu dulu, sebagai guru yang sudah kenyang pengalaman, tidak serta merta langsung emosi, apalagi sampai mencak-mencak tak karuan. Itu bukan perilaku seorang guru, seorang guru itu harus mampu menahan diri, menahan emosi, dan memendam dalam hati segala ketidakadilan, maupun perilaku atasan, apalagi dengan perilaku para pejabat-pejabat di negeri yang memang sepertinya memandang sebelah mata terhadap profesi guru.
Tidak ada alasan marah dan membenci orang yang mengatakan guru adalah beban negara, sebab dalam ajaran agama dikatakan bahwa kita harus saling mengasihi, terhadap semua makhluk ciptaan sang pencipta alam semesta ini beserta isinya. Dikatakan, jangankan manusia, hewan atau binatang saja harus kita cintai dan kasihi. Apalagi sesama manusia?
Ajaran agama manapun pasti mengatakan kasihilah sesamamu manusia, terutama musuhmu atau orang yang menyakitimu baik itu dengan perkataan ataupun perbuatannya. Jadi tidak ada cerita dendam atau marah kepada orang yang mengatakan bahwa guru itu beban negara.
Fakta Sebenarnya di balik Kalimat "Guru Beban Negara."
Dan ternyata, setelah saya telusuri, secara terbuka dan blak-blakan, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan yang masih tetap dipercaya oleh Presiden Prabowo menjadi pembantunya di bidang Keuangan Negara Periode 2024 sampai 2029, tidak ada mengatakan guru adalah beban negara.
Sebenarnya beliau bukan mengatakan guru adalah beban negara, tetapi beliau ketika jadi pembicara di dalam acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2025 di Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (07/08/2025) mengeluh terkait kecilnya gaji guru dan dosen yang kerap disampaikan oleh masyarakat.
Masalah rendahnya gaji guru dan dosen menjadi tantangan berat terhadap keuangan negara. Beliau lantas lebih lanjut mengatakan bahwa apakah semuanya -- kenaikan gaji guru dan dosen -- harus ditanggung penuh oleh pemerintah atau ada opsi lain, masyarakat harus ikut berpartisipasi?
Pernyataan inilah memicu kontroversi di kalangan masyarakat luas hingga media sosial kisruh akibat potongan video tidak utuh dan hasil editan deepfake tersebut.