Mungkin inilah debat paling menarik, mengapa? Karena topik debat Capres edisi keempat akan mengulas tentang ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional. Dari segi kapabilitas, paslon petahana sudah melakukan sedikit banyak perubahan saat menjabat sebagai kepala negara. Sementara, sang penantang masih selalu berkata 'akan, akan, dan akan' inilah yang membedakan mereka berdua.
Saat kampanye atau saat debat, maka akan tersaji paparan visi dan misi, akan ada 'adu' janji dan strategi, adu konsep apa yang akan diterapkan dalam tatanan pemerintahan mereka nantinya jika terpilih.
Saya rasa paslon petahana sudah membuktikan janji-janji kampanyenya selama lima tahun ini. Walau memang harus diakui bahwa tidak semua janji-janji itu dapat direalisasikan dengan baik, mengingat waktu singkat, juga banyaknya problema bangsa ini yang menghambat terwujudnya pembangunan di segala bidang dengan baik.
Tapi, setidaknya buah pembangunan dari janji-janji mereka yang dikemas dalam Nawa Cita telah mampu mengubah wajah Indonesia, baik itu secara fisik maupun secara mental. Posisi negara kita di kancah dunia internasional telah berubah 180 derajat, karena kebijakan-kebijakan yang pro rakyat yang mampu dibangun oleh pemerintahan sekarang.
Pembangunan infrastruktur yang jor-joran, pendekatan kepada rakyat yang dilakukan secara manusiawi, pemerataan pembangunan sehingga mengurangi disparitas harga maupun bahan pokok, sampai pada perhatian terhadap kondisi dan kedaulatan negara kita yang memang masih rawan oleh tindakan-tindakan pencurian di daerah kedaulatan negara kita.
Nah, ketika pemerintahan sekarang sudah mulai menghasilkan program-program dari janji-janji mereka, disitu juga sang penantang atau paslon 02 selalu menebar janji-janji muluk-muluk yang menurut logika kita sangat sulit untuk diwujudkan. Apalagi dalam debat kali ini mengusung tema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta masalah hubungan internasional.
Rekam jejak sebelum debat nanti dipertontonkan telah memberikan penilaian kepada kita masyarakat Indonesia yang tentunya sangat menginginkan NKRI utuh dan maju, dalam menentukan pilihan, siapa diantara kedua calon yang akan mengajukan 'jualan' ide, visi, misi, dan pandangannya nantinya ketika menjabat. Â
Ok, mari kita kupas satu per satu. Ideologi, tentunya kita masih ingat bahwa pemerintahan sekarang sangat kuat menjalankan Ideologi Pancasila yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan yang merata merajuk pada sila ke-5, "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" dari Sabang hingga Merauke telah mampu mempererat "Persatuan dan Kesatuan" seperti sila ke-3, serta sila ke-4 dimana Rakyat dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Presiden kita harus diakui adalah presiden yang paling merakyat.
Bedakan dengan sang penantang yang beberapakali kecolongan oleh berita-berita yang tidak jelas asalnya, asal telan dan buat konferensi pers untuk mendukung yang salah, ketahuan langsung minta maaf tanpa merasa berdosa. Belum lagi ideologi yang mereka usung dalam konsep pemerintahan masih abu-abu, karena tidak punya konsep, apalagi visi dan misi yang jelas, yang ada janji muluk-muluk yang tentunya membuai masyarakat dalam mimpi.
Masuk ke dalam tatanan pemerintahan. Disini juga pemerintahan sekarang sudah sukses dalam menjalankan roda pemerintahan dan membuat Indonesia kembali disegani di dunia internasional. Optimisme bangsa Indonesia maju di segala bidang membuncah oleh kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Masih ingat tentunya perhelatan akbar Asian Games 2018 yang tidak hanya membuat Merah-Putih berkibar, tetapi juga pelaksanaannya dinilai paling sukses. Pertamakalinya dalam sejarah Indonesia bisa masuk empat besar dalam perolehan medali.
Lalu momen Freeport bertekuk lutut terhadap pemerintahan RI merupakan aksi yang seharusnya membanggakan. Bagaimana tidak? Sekianpuluh tahun kita hanya menikmati 9,36 persen saham tambang emas terbesar di dunia ini. Sekarang? Berkat tangan dingin para menterinya, kita bakal menikmati divestasi saham Freeport sebesar 51,2 persen. 20 persen untuk Papua dan selebihnya digunakan untuk kemakmuran rakyat.
