Memutus Gurita Dinasti Politik

MEMUTUS GURITA DINASTI POLITIK

Oleh: Agus Sjafari*

 

Fenomena dinasti politik yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini sangat menggurita dan mengkhawatirkan kondisi demokrasi dan perpolitikan kita saat ini. Salah satu tuntutan yang diperjuangkan oleh mahasiswa di era reformasi 98 itu adalah maraknya KKN  ke segala lini kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilakukan oleh rezim orde baru. Kondisi seperti ini tidak boleh terulang Kembali, sehingga fenomena ini perlu ditangani secara baik dan beradab. Praktek dinasti politik yang ada saat ini tampil dengan wajah yang berbeda, dengan memanfaatkan kekurangmelekan politik Masyarakat kita dengan bungkus demokrasi yang sangat rapi.

Pertarungan politik yang membutuhkan cost politics (biaya politik) yang sangat mahal pada akhirnya mengundang kembali para politisi dari kalangan "darah biru" untuk turun ke gelanggang politik dan terus memperpanjang dengan menggunakan pola -- pola yang "seolah -- olah" demokratis. Ketika tokoh politik sudah tampil dua periode dan tidak bisa lagi mencalonkan kepemimpinannya maka giliran berikutnya adalah dari keluarganya untuk melanjutkan tahta kepemimpinannya itu. Dunia politik di Indonesia diibaratkan sebagai siklus kepemimpinan keluarga yang terus berlanjut. Kondisi seperti ini sebenarnya tidak sesuai dengan tujuan substansi dari sistem demokrasi yang menghendaki adanya siklus kepemimpinan yang lahir secara alamiah dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua kalangan masyarakat dan tidak didominasi oleh keluarga tertentu.

Gurita politik dinasti ini terasa semakin kuat dan mencengkram di sanubari sistem perpolitikan kita saat ini dikarenakan beberapa faktor antara lain:

Pertama, Partai politik kita memang membuka ruang yang begitu luas untuk hadirnya elit politik partai yang berasal dari keluarga besar tokoh sentral dari partai politik tersebut. Dengan atas nama anak biologis dan anak ideologis maka orang di luar anak biologis dan anak ideologis dipersepsikan tidak memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin sehingga tidak didorong menjadi pemimpin baik  menjadi pemimpin partai politik, lebih -- lebih untuk menjadi kepala daerah dan pemimpin nasional.

Kasus Kaesang dan Gibran merupakan contoh kasus yang sangat mengguncang jagat politik di Indonesia dalam dua tahun terakhir. Kaesang baru beberapa hari menjadi anggota PSI tiba -- tiba mendapatkan previlage yang luar biasa dan kemudian menjadi ketua umum PSI. Setali tiga uang dengan kakaknya -- Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi wakil presiden terpilih mendampingan Prabowo, dimana Gibran menyingkirkan para ketua umum partai besar serta tokoh senior partai pengusung dengan begitu mulusnya melenggang sebagai calon wakil presiden. Kedua kasus tersebut tidak lain karena mereka berdua adalah putra Presiden Jokowi, kalau bukan karena hal tersebut mustahil akan meraih hal tersebut. Dengan adanya kedua kasus tersebut sangat jelas bahwa politik dinasti sangat merusak tatanan dan sistem kaderisasi partai politik. Dari sisi kepatutan dan kepantasan, kedua kasus tersebut melanggar fatsun politik di negara ini. Dengan demikian, partai politik kita memberikan andil terbesar untuk melahirkan dinasti politik tumbuh subur di negeri ini.

 Kedua, Sikap politik masyarakat kita yang sangat persmisif terhadap fenomena dinasti politik. Masyarakat kita selama ini disuguhi dengan pemberitaan baik pejabat politik dan keluarganya. Artinya trah dari keluarga pejabat politik mendapatkan ruang pemberitaan yang lebih dibandingkan dengan rakyat kebanyakan. Keluarga pejabat publik selalu menjadi "media darling" yang sangat diminati oleh publik. Artinya keluarga pejabat publik tersebut menjadi "selebritas politik" dikarenakan menopang dari ketenaran orang tuanya. Melalui akses pemberitaan yang tinggi tersebut, mereka mudah melakukan pencitraan sebagai bekal dalam pertarungan politik. Dengan demikian para keluarga dari dinasti politik tersebut memiliki akses popularitas yang sangat potensial untuk memiliki elektabilitas politik yang lebih tinggi dari rakyat biasa.

Ketiga, Keluarga dari dinasti politik memiliki potensi yang lebih besar untuk diendorse oleh para "bohir politik" atau pemilik modal yang akan menyokong dalam pembiayaan politiknya. Keluarga dari dinasti politik menjadi magnet manarik yang dianggap memiliki peluang untuk menang dalam kontestasi politik, sehingga para penyandang dana berani menjadi "bohir" dengan bargaining tertentu yang saling menguntungkan. Melihat kondisi seperti itu, secara kasat mata diperlukan effort yang luar biasa guna merubah tatanan dinasti politik yang sudah begitu kuat dan mengakar ini.

Dosa Dinasti Politik