Periode kedua tahun pertama pemerintahan Jokowi tidak menghasilkan daftar menteri pecatan satu baris pun. Tetapi prestasi itu kemudian tercoreng tepat awal tahun kedua, tidak lagi bicara soal kinerja tetapi langsung menohok persoalan integritas.
Penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo oleh KPK menjadi catatan hitam rezim Jokowi, mestinya. Tetapi alih-alih Jokowi yang dipermalukan justru mantan lawan pilpresnya yang harus menanggung malu.
Nurul Gufron (kompas.com, 25/11/2020):
"Tadi pagi (ditangkap) jam 1.23 di Soetta (Bandara Soekarno-Hatta). Ada beberapa dari KKP dan keluarga yang bersangkutan...Â
Benar KPK tangkap, berkait ekspor benur."
Edhy Prabowo adalah salah satu kepercayaan Prabowo Subianto ketika memutuskan gabung istana. Ia pasti menyisihkan sekian kader Gerindra lain untuk bisa mendampingi Parbowo menjadi menteri Jokowi.
Tetapi balasan yang diberikan atas kepercayaan itu sangat tidak sepadan. Lobster yang dihadiahkan, sapu-sapu yang kau berikan.
Mestinya sebagai mantan anggota DPR yang mengurusi Kementerian Kelautan Edhy bisa membawa prestasi maritim Jokowi lebih baik. Sesuai dengan visi kelautan pemerintah yang digaungkan.
Namun bukannya memperbaiki, tetapi yang dilakukan adalah sejumlah kontroversi.
Penenggelaman kapal pencuri ikan ditangguhkan padahal kebijakan itu di era Susi menjadi andalan untuk membuat jera para penjarah. Selain itu dibukanya keran ekspor baby lobster dianggap pengamat hanya menguntungkan Vietnam dan menjadi ajang bancakan segelintir eksportir saja.
Tercatat sejumlah nama yang terkait Gerindra berada di balik perusahaan yang mendapat lisensi ekspor benur lobster bernilai milyaran rupiah. Beberapa di antaranya yaitu Hashim Djojohadikusumo (adik Prabowo, PT Bima Sakti), Sakti Wahyu Trenggono (Wakil Menhan), Sugiono (Waketum Gerindra), Sudaryono (Wasekjen Gerindra), Rahayu Saraswati (putri Hashim Djojohadikusumo), dan Iwan Darmawan Aras (DPR Fraksi Gerindra).
Di luar nama Gerindra ada Fahri Hamzah (partai baru Gelora) dan Eka Sastra (DPR Fraksi Golkar).
Namun semua harapan itu langsung tumpas begitu KPK menangkap menteri di Bandara Soetta setelah baru saja pulang dari San Fransisco. Edhy bersama rombongan, termasuk istri, sekarang berada dalam pemeriksaan komisi antirasuah. Kasusnya menurut Wakil Ketua KPK Nurul Gufron berkaitan dengan ekspor benih lobster.
Komentar Edhy atas kebijakan Susi (kompas.com, 25/11/2020):
"Kalau kita lihat lima tahun lalu bagaimana industri kita di sektor ini berhenti hanya karena beberapa kebijakan yang mengadu, dihadapkan antara sustainability (keberlangsungan) dengan prosperity.... Padahal, kalau kita melihat secara bijak, untuk apa kita bicara sustainability saja kalau prosperity tidak kita dapat?"
Petaka ini bagi Gerindra akan menjadi mimpi buruk bak gempa tektonik 8 skala richter.
Kader Gerindra Rahayu Saraswati yang menurut investigasi Tempo memiliki lisensi ekspor udang besar itu diketahui sedang maju pilkada. Begitu juga dengan Prabowo yang saat ini memiliki reputasi yang cukup baik di mata publik sebagai menhan.
Dengan tertangkapnya Menteri KKP Edhy Prabowo yang nota bene kader Gerindra akan mengurangi poin Prabowo sebagai ketua dewan pembina partai. Tidak hanya di mata publik, di forum koalisi kubu istana sendiri hal itu akan menjadi cela.
Jika KPK sudah bergerak menangani kasus high profile, sulit bagi Edhy untuk mengelak. Perhatian media terlalu besar sehingga sukar untuk membuat manuver. KPK juga tentu sudah punya sederet bukti pendahuluan seperti ketika menangkap sejumlah pejabat tinggi: Idrus Marham, Setnov, dan Romahurmuzy.
Dengan kasus tersebut maka kursi Menteri Kelautan kembali kosong. Peluang itu mungkin akan dikembalikan kepada koalisi sebagai jatah politik imbalan pilpres kemarin.
Namun respon dari masyarakat tampaknya akan menjadi pertimbangan yang didengar Jokowi.
Setelah Edhy menyia-nyiakan kesempatan maka Jokowi mungkin akan kembali berpaling kepada Susi. Reputasinya di mata warga cukup terpuji. Mirip namanya, Susi Pudjiastuti.***
