Megawati kian aktif membuat pernyataan akhir-akhir ini.
Setelah menagih kontribusi generasi rebahan dan soal Jakarta yang amburadul, Mega mengeluarkan lagi pernyataan yang secara kontekstual akan menyeret Cendana ke dalam isu baru. Ketum PDIP tersebut buka wacana pelurusan sejarah 1965 ketika membuka Pameran Buku Bung Karno secara daring.
Megawati, (kompas.com, 24/11/2020):
"Tahun '65 begitu, menurut saya seperti sejarah itu dipotong, disambung, dan ini dihapus. Itu menurut saya. Bagaimana para cendekiawan tidak bisa menyuarakan hal ini yang menurut saya padahal itu tonggak sejarah perjuangan bangsa."
Sejarah tahun 1965 memang merupakan isu paling krusial dalam perjalanan bangsa. Dalam tragedi yang terjadi saat itu 7 jenderal menjadi korban gerakan 30 September dengan tertuduh utama PKI.
Yang paling mengerikan adalah peristiwa setelah itu. Ratusan ribu jiwa anak bangsa terbunuh dalam konflik vertikal-horizontal. Militer membersihkan anggota PKI beserta simpatisannya. Sesama warga terjadi saling fitnah, nyawa begitu murah. Perselisihan sepele antartetangga bisa dipolitisir dan berujung persekusi.
Soekarno dan Soeharto berada di pusat sejarah tahun itu.
Pasca G30S/ PKI Presiden Soekarno langsung tumbang, penggantinya Soeharto yang nota bene perwira kelas menengah. Di atas Soeharto masih banyak bintang lain tetapi ia yang melesat dan menduduki tampuk kekuasaan sebagai suksesor Sang Proklamator.
Jika soal 65 itu akibat sengketa Soekarno dengan jenderal TNI mengapa Soeharto begitu obsesif menutup rapat kasus tersebut? Apa pun usaha mengungkap sejarah kelam pada tahun itu langsung ter-stigma kebangkitan komunis; seolah ada dinding penghalang untuk menyembunyikan sesuatu di sana.
Pertanyaan-pertanyaan itu yang belum menemukan jawaban terang secara objektif. Dan mungkin takkan pernah. Pihak-pihak yang berkepentingan punya versi masing-masing.
Tetapi suara-suara yang terbungkam saat Soeharto berkuasa tentu harus diberi ruang agar gambar utuh dapat terlihat jelas. Fakta-fakta yang diketahui saksi mata dan hasil riset forensik sejarah penting untuk diungkapkan.
Terhitung mulai Gus Dur naik pascareformasi, langkah untuk mengkomparasi berbagai temuan dan kesaksian selalu terganjal. Gus Dur sendiri tumbang atau ditumbangkan sebelum genap satu periode memimpin pemerintahan.
Wapres Megawati yang naik sebagai pengganti tak banyak yang dilakukan. Setelah itu jeda 10 Â tahun periode SBY yang otomatis membuat Ibu banteng menepi.
Kini kesempatan itu ada, dan muncullah pernyataan di atas yang disampaikan kepada Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Bola ada di tangan Nadiem dan akademisi yang berkompeten.
Mega mengangkat kembali isu pelurusan sejarah tahun 1965 untuk memilah mana yang fakta dengan mana yang propaganda atau hoax. Di sana ada perebutan tafsir yang terjadi antara dua klan politik yang berpengaruh.
Kubu pro Cendana ingin melanggengkan versi orba, antara lain lewat gencarnya isu PKI sejak Jokowi maju Pilpres 2014. Ketika ia maju Pilgub DKI 2012 di mana Gerindra menjadi pengusung, tak ada isu PKI itu.
Gatot kemudian menjadi tokoh KAMI pasca-pensiun dari dinas TNI dan mengatakan ia dipecat gara-gara soal film PKI itu. Istana menolak klaim Gatot itu dan malah menganugerahi Bintang Mahaputera.
Fakta lain adalah bergabungnya Prabowo ke kubu Jokowi. Klan Soeharto tak ikut, tetap bersama oposan lain seperti KAMI, FPI, PA 212, dan simpatisannya yang konsisten vocal dengan isu kebangkitan komunisme. Bandingkan dengan Demokrat yang relatif netral meski tak ikut diboyong ke istana.
Mega sebagai pimpinan tertinggi PDIP, partai pengusung presiden petahana, tentu tak senang menjadi korban  persekusi sejarah tahun 65. Namun apa yang dilontarkannya bukan berupa serangan balik secara langsung. Ia hanya membuka tantangan kepada semua pihak, beranikah bersikap terbuka atas tragedi di penghujung kekuasaan bapaknya.
Ibarat dua sopir adu mulut di pinggir jalan setelah tabrakan. Satu ngotot merasa paling benar, satu mengajak ke kantor polisi.
Sekarang tinggal menunggu polisi sejarah dan akademisi untuk menjadi wasit pengadil. Bagaimana sesungguhnya kejadian pada tahun 1965-1966 berlangsung perlu disampaikan ke publik, demikian keinginan Megawati.
Sementara di ujung kubur sana barangkali Pak Harto semakin gelisah. Masa lalunya terancam diajukan ke mahkamah sejarah sedangkan kekuasaan tak ada lagi dalam genggaman.***
