Dikatakan oleh Hassan Haikal kepada Karni Ilyas di ILC bahwa penjemputan Rizieq Shihab dari Saudi bisa dilakukan melalui opsi diam-diam tanpa memancing (atau mengundang) kehadiran massa simpatisan. Kemudian acara maulid memungkinkan pula untuk dilakukan panitia secara virtual. Jadi pelanggaran prokes corona itu adalah suatu kesengajaan, bukan rangkaian peristiwa yang kebetulan.
Opini untuk mengalihkan ketegasan TNI
Lucunya, saat pemerintah mengambil tindakan tegas dengan menurunkan TNI lantas tim backing vocal serentak bernyanyi.
Politisi Gerindra Fadli Zon yang sebelumnya mengatakan kerumunan massa adalah bukti edukasi prokes pemerintah gagal, sekarang berbicara soal ketegasan tindakan aparat.
Ia minta TNI jangan mengurusi baliho tetapi menindak separatisme. Anggota DPR Fraksi Gerindra ini lupa bahwa pelanggaran undang-undang secara massif dan kronis adalah bentuk lain separatisme sistemik.
Kemudian dari PKS muncul opini untuk menyelesaikan persoalan FPI dengan mempertemukan Rizieq Shihab dengan Wapres Ma'ruf Amin. Gagasan yang didengungkan Hidayat Nur Wahid ini sama saja memenuhi keinginan Rizieq Shihab untuk melakukan rekonsiliasi.
Yang dimaksud rekonsiliasi itu sendiri pada dasarnya adalah pertukaran kepentingan yang mengasumsikan pemerintah sejajar dengan FPI. Ada banyak permintaan yang didiktekan oleh Rizieq seperti yang disampaikan dalam orasi di Petamburan yang dikemas kegiatan maulid.
Rizieq Shihab mengatakan bahwa rekonsiliasi hanya bisa terjadi dengan syarat pembebasan Abubakar Baasyir (terpidana kasus teroris) dan Bahar bin Smith (kasus penganiayaan). Dalam term penghapusan kriminalisasi ulama yang dikemukakan tersirat pula kepentingan agar kasus-kasusnya ditutup atau diputihkan secara permanen.
Seolah menimpali umpan-umpan lambung Fadli Zon, PKS, dan Rizieq lantas Jusuf Kalla tiba-tiba membuat pernyataan bahwa telah terjadi kekosongan kepemimpinan dalam menyerap aspirasi.
