Denny Siregar, dedengkot Front Penolak Intoleransi --disingkat FPI-- dipolisikan gara-gara postingan di medsos yang menyoal paparan terorisme pada anak-anak. Jubir Gerindra Habiburakhman mendukung proses penyelesaian lewat jalur hukum tersebut.Â
Habiburakhman, jubir Gerindra:
"Sebagai wakil rakyat saya benar-benar kecewa dengan tulisan dan pembuatan foto tersebut. Saya akan kawal laporan masyarakat terhadap Denny Siregar agar persoalan ini cepat diselesaikan secara hukum."Â
Pihak pelapor, ustad asal  Tasik, melihat ada masalah dalam postingan Denny yang menurutnya menggunakan foto tanpa izin. Pilihan untuk membawa kasus ke meja hijau tentu lebih baik daripada solusi jalanan ala John Kei. Entah berhubungan atau tidak, dari pihak terlapor tersiar kabar bahwa data pribadinya yang dikuasai  Telkomsel  ternyata diretas.
Bagi pihak Denny Siregar sendiri kasus ini juga dapat menjadi batu uji; apakah akan taat hukum seperti Ahok dahulu ataukah akan berlagak drama. Imigrasi juga harus waspada menyisir bandara dan pelabuhan, jangan sampai Denny lolos umroh ke Arab Saudi.
Terkait Gerindra, update media melaporkan bahwa sejumlah nama di belakang ekspor benih lobster ternyata terafiliasi dengan partai tersebut.
Banyak pilihan tema terkait kasus di atas yang menarik untuk dikupas, misalnya:
- pasal apa yang cocok buat Denny Siregar;
- siapa sosok ustad Tasik yang melaporkan;
- apakah radikalisasi anak-anak akan disoal juga;
- siapa peretas data Telkom, dan Tokopedia dulu;
- apa tanggung jawab Telkom/ BSSN/ Kominfo terhadap data publik;
- mengapa Gerindra tertarik mengawal kasus itu;
- apa hubungan lobster-Gerindra-Denny Siregar.
Kita batasi bahasan pada dua yang terakhir. Sebelum masuk lebih jauh, 2 artikel berikut perlu dibaca sebagai pembangkit selera.
- Gerindra kawal laporan kasus Denny Siregar (detik.com).
- Politisi yang punya jatah ekspor lobster (tempo.co).
Sebagaimana kita tahu, Gerindra adalah lawan petahana dalam Pilpres 2019 lalu. Garuda merah mendukung kader sendiri, Prabowo-Sandi; menghadapi Jokowi yang berpasangan dengan Maruf Amin.
Dalam pilpres itu nuansa SARA sangat pekat karena kubu Prabowo-Sandi yang didukung partai Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, dan Berkarya, menggunakan politik identitas untuk mengakomodir konstituen Islam garis keras seperti PA 212 dan HTI yang dilarang pemerintah.
Isu PKI dan hantu komunis kemudian mendadak muncul setelah 10 tahun nyaris tak terdengar pada era SBY. Tema tersebut diramu dengan bumbu penistaan agama yang merupakan sisa-sisa  jahiliahnya Pilgub DKI. Saat itu sesama muslim pun saling mencaci bahkan sampai ada larangan menyolatkan jenazah gara-gara beda pilihan.
Sejumlah orang masuk bui karena termakan fitnah dan hoax atau terciduk sebagai pelaku produsen; contohnya Jonru dan Ratna Sarumpaet. Mereka yang dicokok aparat itu bukan hanya ibu rumah tangga biasa; ada pula sosok dokter, dosen, pilot, guru, hingga istri TNI.
Politik identitas yang menggosok-gosok rumput kering itu berbahaya. Kelompok massa bersumbu pendek sewaktu-waktu dapat menggilas kelompok minoritas di mana pun. Islam memang mayoritas di Jakarta, tetapi tentu Indonesia bukan hanya wilayah ibu kota saja.
