Di sisi lain, para pencela  yang berkedok agama kerap mempertontonkan kebodohan fikih yang menyalahi aturan penggunaan fasilitas umum. Azas keadilan pun kerap  diabaikan, bahkan secara terang-terangan.
Contohnya adalah salat Jum'at di jalan raya karena sedang berdemo, padahal pengguna jalan sedang padat-padatnya karena hari kerja dan masjid jami untuk Jum'atan juga tersedia.
Berbeda kasusnya dengan  salat Ied yang dilakukan saat libur nasional. Pada hari itu jalan raya menjadi lengang karena seluruh umat Islam memang sedang berkumpul di mesjid dan akibatnya jamaah salat Ied meluber hingga ke jalan.
Akibat persiapan yang tidak matang, makmum pria dan wanita bercampur selang-seling, dan  tidak jelas urutan safnya karena ada posisi makmum pria berada di belakang wanita. Arah kiblat pun jadi rancu bagi makmum yang berada di bangku penonton karena arsitektur  stadion yang melingkar. Bangku penonton fungsinya adalah tempat duduk untuk menonton, bukan tempat salat.
Keteledoran panitia kampanye akbar Prabowo-Sandi menjadi keprihatinan  karena pihak oposisi selama ini lantang berteriak atas nama agama untuk menghujat pemerintah. Salah satu hujatannya adalah justru karena pemerintahan Jokowi giat membangun infrastruktur.
Kasus salat Jum'at di jalan raya tanpa alasan yang kuat secara syar'i, maupun salat subuh berjamaah di stadion yang kacau safnya mencoreng  citra muslim Indonesia di mata dunia. Seolah-olah kekurangan ulama yang faham fikih, umat Islam Indonesia menanggung malu  gara-gara salah kaprah penggunaan infrastruktur yang tidak pada tempatnya.
Sebaliknya bagi Jokowi yang saat ini maju dalam Pilpres 2019 bersama K. H. Ma'ruf Amin, kerja nyata selama periode pertama akan menjadi modal untuk meraih simpati dari pendukungnya dan sebagian besar undecided voters yang belum menentukan pilihan. Apa yang kurang selama periode pertama dapat dilengkapi di periode kedua untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Apalagi pendampingnya sekarang adalah seorang ulama besar Indonesia.
***
