Oleh : Rangga Pratama
Mimpi membangun bangsa yang adil, makmur dan sejahtera telah lama terpendam dalam lubuk jiwanya. Mimpi tersebut tidak lepas dari realitas yang ia hadapi ketika tinggal di kota-kota besar. Ia melihat sendiri dengan telanjang bagaimana kemiskinan mendera kaum papa. Padahal diseberang mereka, tinggal keluarga-keluarga mampu, berduit, bermodal besar, dengan rumah mewah.
Pemantik yang tak kalah kuat mendasari Agung bercita-cita untuk memperbaiki kondisi bangsa tidak lepas dari hasil pengamatanya di lapangan. Pada Ramadhan 1425 H atau 2004 Masehi ketika ia melakukan sahur bersama di daerah Kecamatan Cakung Jakarta Utara. Ia melihat sendiri kemiskinan menjadi problem yang besar dan kuat. Padahal tempat tersebut tidaklah jauh dari Istana Merdeka.
Kemiskinan yang begitu dekat terjadi membuatnya tercenung, ada salah dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Namun demikian ia tidak berusaha mencari siapa yang salah dalam problem ini. Agung lebih ingin menjadi solusi bagi kemiskinan dan pengangguran yang sedang melanda sementara orang kaya juga tumbuh pesat.
Tanpa menuding-nuding serta mencari siapa yang salah dalam proses tersebut. Agung menilai, kebijakan ekonomi yang dikembangkan Prof Mubyarto, Prof Sri Edi Swasono ataupun Sarbini Sumawinata sangat cocok dan layak untuk dikerjakan dan dipraktekkan secara sungguh-sungguh di Indonesia.
Sistem ekonomi kerakyatan dengan bertumpu pada sistem ekonomi yang berazaskan kedaulatan rakyat dan kekeluarga akan jadi kunci penting untuk membangun ekonomi secara bersama-sama.
Dengan demikian, kemandirian ekonomi dapat terjadi berkat usaha bersama-sama secara gotong royong membangun. Kemandirian ekonomi akan menjadi kunci penting kemajuan bangsa. Sebagaimana juga disampaikan oleh Bung Karno dalam Jargon Trisaktinya. Mandiri dalam bidang ekonomi, kedaulatan dalam bidang politik dan berkepribadian dalam bidang budaya.
Untuk membangun kemakmuran, yang juga tak kalah penting untuk dilakukan sebagai bangsa. Menurut Agung adalah peran pemerintah yang lebih luas dan maksimal. Intervensi negara dalam membangun bangsa sangat penting. Negara tidak boleh diam, negara harus aktif dalam mengemban tugas melakukan kerja-kerja dan menyusun kemakmuran.
Dalam konteks inilah, Agung melihat peranan pemerintah sangat besar dan menunjang dalam menyediakan layanan publik baik bagi masyarakat umum ataupun investor yang hendak melakukan pengembangan usaha. Peningkatan infrastruktur, pembenahan izin, pembebasan lahan, peningkatkan energi dan daya saing bangsa jelas membutuhkan tangan pemerintah untuk peningkatanya. Maka penting baginya, pemerintah mendorong dan memperbaiki layanan publik. Semua hal tidak boleh hanya diserahkan ke pasar dengan asumsi-asumsi kompetisi yang akan jalan dengan sendirinya.
Mendorong kemajuan dalam pembangunan, bagi Agung juga tidak bisa dilepaskan dari penegakan hukum yang mantap disemua lini kehidupan. Hukum harus jadi panglima dalam membangun budaya tertib dan displin. Hukum harus ditegakkan dalam bingkai keadilan dan kebenaran. Karena hukum yang adil dan benar akan membawa kemaslahatan bagi semua pihak.
Selain itu pula, untuk membangun kemajuan, optimalisasi otonomi daerah perlu diperkuat. Kesempatan untuk membangun daerah sesuai dengan kapasitasnya sendiri, dengan kekuatan sendiri akan senyatanya terbangun dari sisi ini. Otoda, kata Agung dengan segala kelemahan yang ada sekarang ini musti untuk ditingkatkan terus. Otoda harus disempurnakan agar tentunya dapat memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat utamanya kaum miskin dan pengangguran.
