Momentum New Normal dan Nasib SDGs di Tengah Pandemi

Situasi normal yang baru (The New Normal) dalam keseharian publik selama atau pasca pandemi meniscayakan semua pihak harus cepat beradaptasi. Karena bila tidak, risiko yang ditimbulkan dapat berdampak sistemik, bukan hanya secara kesehatan, namun juga ekonomi, sosial, dan bidang lainnya. 

Belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah di rumah, jaga jarak, hindari keramaian, cuci tangan, hingga pakai masker, menjadi narasi-narasi kuat yang mengemuka, dalam mewujudkan pola hidup manusia yang berbeda dan lebih baik.

Kini kita tahu masyarakat perlahan peduli dengan kesehatannya, walaupun tak bisa dimungkiri bahwa logika-logika ekonomi berbasis kesejahteraan juga mengikuti. 

Sebagai contoh bagaimana sekarang pasar, pusat-pusat perbelanjaan, dan keramaian yang menggerakkan perekonomian dibuka, tapi dengan syarat dan ketentuan ketat mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan otoritas setempat agar masa relaksasi ini tak menjadi celah masifnya angka penderita positif corona.

Pada bagian lain, kehadiran wabah ini memberi keseimbangan baru bagi alam karena aktivitas manusia akhirnya bertumpu pada teknologi lewat mekanisme daring atau peradaban tanpa tatap muka. 

Sehingga, kerusakan lingkungan yang selama ini menjadi dampak dari eksploitasi alam secara berlebihan bisa diredam. Fakta ini terkonfirmasi dari beragam laporan peneliti dunia bahwa kualitas udara lebih baik, Emisi CO2 berkurang, dunia yang ramah untuk satwa liar serta membaiknya lapisan ozon di antartika.

Berbagai efek dari kehadiran virus corona yang tadi telah dielaborasi sesungguhnya mengingatkan kembali soal konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals) atau SDGs yang beranjak dari 'tripple bottom line', ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

Bila dibedah lebih dalam, terbentuk irisan relasi untuk mempercepat capaian SDGs, bila Secara ekonomi kita mampu segera mengatasi masalah resesi, berikutnya pada aspek sosial perilaku hidup sehat konsisten diterapkan sebagai protokol utama hidup masyarakat, dan dalam konteks lingkungan, keseimbangan alam menjadi kesadaran kolektif yang terafirmasi dalam setiap pengambilan kebijakan para pihak menimbang dampak positif corona dalam mempercepat perbaikan kerusakan alam.

Ini berarti pembangunan ekonomi mesti seirama dengan kelangsungan alam sehingga hasil dari produksi tidak melampaui kemampuannya. Pembangunan di titik ini berlangsung dalam relasi dan dinamika sosial yang mampu menempatkan manusia utuh bukan hanya sebagai individu yang berhak semata, namun juga melekat di dalamnya kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan dan makhluk lainnya.

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs perlu tetap menjadi prioritas bersama. Hal ini merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan meliputi 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, memerlukan sinergi kebijakan secara nasional, baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target yang telah ditetapkan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.