DKI Jakarta kemarin (9/9) sudah memutuskan untuk kembali memberlakukan Pambatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bakal dimulai per tanggal 14 September 2020 mendatang. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas semakin masifnya persebaran virus corona COVID-19 di Indonesia khususnya di wilayah DKI Jakarta. Mirip dengan ketika pertama kali PSBB mulai diterapkan, tanggal 10 September kemarin gejolak ekonomi juga langsung terjadi. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) langsung jeblok dan jatuh terpuruk begitu dalam.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun merespon kondisi ini dan menyebut bahwa Anies Baswedan adalah biang masalah terjadinya hal ini karena telah menyatakan memberlakukan PSBB Kembali. Apa yang dikatakan oleh Menko Perekonomian ini rasanya sangat tidak tepat apalagi beberapa waktu sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyatakan bahwa melindungi kesehatan masyarakat merupakan perioritas saat ini ketimbang pemulihan kondisi ekonomi. Mengencangkan laju pemulihan ekonomi sedangkan pandemi terus mengganas bukanlah strategi yang pas untuk ditempuh saat ini.
Sikap yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi yang "sadar" akan perlunya memperhatikan dan mengutamakan aspek kesehatan masyarakat sempat diapresiasi oleh Rizal Ramli (RR) melalui cuitan di laman twitternya. Namun tidak lama berselang "tudingan" yang disematkan oleh anak buah presiden kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seperti membuyarkan semuanya. Padahal niatan Anies jelas-jelas selaras dengan sikap Presiden Jokowi. Tapi malah dipandang sebagai biang kerok kejatuhan ekonomi yang terepresentasi pada ambruknya indeks bursa kemarin.
Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya masih ada ketidaksamaan visi antara presiden dengan menterinya. Airlangga dan mungkin beberapa anak buah Presiden Jokowi yang lain masih memandang pemulihan ekonomi jauh lebih penting ketimbang perlindungan terhadap kesehatan masyarakat.
Pemberlakuan PSBB apalagi lockdown sudah barang tentu memiliki risiko ekonomi sebagaimana yang pernah terjadi sejak pertama kali kebijakan tersebut diperkenalkan. Hanya saja narasi yang berkembang pada beberapa kalangan justru mengesankan bahwa mereka tidak sepakat dengan langkah kebijakan semacam itu.
PSBB tidak boleh mengganggu perekonomian. Jika masalah ekonomi ketika PSBB berlaku maka argumentasinya adalah hal itu disebabkan oleh PSBB. Padahal PSBB hanya memiliki sebagian pengaruh saja. Bisa jadi kurang cakapnya pejabat berwenanglah yang justru memberikan pengaruh lebih besar. Ekonomi Indonesia tidak hanya memburuk selama pandemi COVID-19, sebelum pandemi terjadi pun situasinya sudah kurang kondusif. COVID-19 "hanya" menambah efek parahnya saja.
Sikap yang ditunjukkan Presiden Jokowi yang menganggap bahwa mengutamakan kesehatan publik sebagai prioritas mungkin dianggap terlambat oleh sebagian kalangan. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kasihan sekali presiden kita jika sedikit-sedikit dituding sebagai penyebab kegaduhan di negeri ini padahal sejatinya hal itu dilakukan oleh para anak buah yang "mbalelo" terhadap beliau.
Sikap Airlangga yang mempersalahkan Anies secara tidak langsung menjadi tamparan keras kepada Presiden Jokowi yang memiliki pemahaman bahwa kesehatan publik mesti diutamakan. Terlebih positivity rate Indonesia masih cukup tinggi (sekitar 18,4 persen), dan DKI Jakarta yang level positivity rate-nya masih lebih kecil (sekitar 13,2 persen) dibandingkan nasional justru memiliki sikap yang lebih proaktif. Dengan kondisi seperti itu semestinya bukan DKI Jakarta yang memulai mengambil tindakan memberlakukan PSBB, justru seharusnya pemerintah pusat yang menegaskan arahannya.
Sikap dari anak buah Presiden Jokowi ini mengesankan pemerintah pusat kita sebenarnya bertindak setengah hati dalam memerangi COVID-19. Hal ini jelas akan menghambat penuntasan pandemi itu sendiri.
Jika melihat pernyataan Airlangga yang menyebut IHSG rontok adalah salah Anies Baswedan yang mengumumkan PSBB di DKI Jakarta, maka secara tidak langsung Airlangga sepertinya iangin mengatakan bahwa sebaiknya jangan ada PSBB di DKI Jakarta. Biarkan ekonomi terus bergeliat. Biarkan korban COVID-19 terus berjatuhan. BERHARAP agar jumlah korban tidak bertambah besar sembari menunggu vaksin buatan Sinovac lekas diproduksi masal dan didistribusikan ke masyarakat. Apabila seperti itu pandangannya maka butuh berapa banyak nyawa lagi yang melayang demi sebuah ego ekonomi yang sebenarnya juga belum ditangani secara tepat oleh penanggungjawabnya.
Sebaiknya para pembantu presiden itu tidak banyak mengumbar pernyataan kontroversial yang cenderung menyudutkan dan mempersalahkan orang lain ketimbang mengevaluasi dirinya sendiri. Presiden Jokowi juga semestinya tegas kepada anak buahnya, bukan sebatas mengumbar narasi atas sikapnya dalam memerangi wabah. Karena percuma saja pernyataan yang tepat namun tidak dibarengi dengan arahan yang tepat kepada orang-orang dekat yang merepresentasikan sikap beliau tersebut. Jangan sampai presiden terus menjadi pihak yang disudutkan atas narasi yang diumbar anak buahnya padahal itu salah. Jika memang perlu maka "bungkam" saja mereka. Tahu caranya, kan?
