Pelatikan anggota DPR RI periode 2019 -- 2024 telah dilakukan tanggal 01 Oktober 2019 lalu. Sebagimana dilansir laman kompas.com, isi dari sumpah jabatan yang diikrarkan oleh para wakil rakyat itu meliputi beberapa hal berikut :
- Memenuhi kwajiban sebagai anggota DPR dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan, dan berpedoman pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar tahun 1945.
- Menjalankan kewajiban dan bekerja dengan sungguh-sungguh demi kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi ataupun golongan.
- Memperjuangkan aspirasi rakyat dan mewujudkan tujuan nasional dengan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Itulah janji yang diikrarkan oleh para wakil rakyat yang kita harapkan mampu membawa kesejahteraan bagi kita dan segenap rakyat Indonesia. Sebuah janji yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh masyarakat Indonesia dan pastinya juga oleh Sang Pencipta.
Satu hari berselang setelah dilakukan pelantikan, kabar tidak sedap "penyakit lama" para wakil rakyat kembali "kambuh". Sidang paripurna anggota dewan yang dilaksanakan satu hari pasca pelantikan menunjukkan betapa malasnya para wakil rakyat yang kita pilih itu.
Betapa tidak, dari 711 anggota DPR dan DPD sebagaimana diberitakan oleh kompas.com hanya 376 orang saja yang hadir. Ini berarti setidaknya ada 335 anggota dewan yang mangkir dari kewajibannya. Bolos dari bertugas dan melalaikan kewajiban sebagai wakil rakyat.
Memang bukan kali ini saja kursi gedung DPR kosong ditinggal para penghuninya. Inilah "penyakit kambuhan" yang telah "menular" hampir pada setiap periode masa jabatan anggota DPR RI.
Padahal nyata-nyata mereka sudah mengikrarkan sumpah jabatan dengan poin-poin yang tentunya mengarah pada disiplin kinerja, dedikasi, dan tanggung jawab.
Mereka Pergi Kemana?
Menarik untuk ditanyakan adalah pergi kemana para wakil rakyat pembolos ini? Tanggal 02 Oktober 2019 adalah Hari Batik Nasional. Apakah mereka tengah berbelanja baju-baju batik di pusat perbelanjaan untuk merayakan hari jadi mereka sebagai anggota dewan?
Apakah mereka tengah melakukan deal-deal bisnis dengan para penyokong dana kampanye mereka dahulu? Atau kita harus berprasangka baik bahwa ketidakhadiran para wakil rakyat itu karena tengah meninjau langsung kondisi warga pengungsi tragedi Wamena yang tidak terlalu direspon publik?
Atau barangkali anggota dewan itu "rela" membolos demi "mengikuti jejak" Presiden Jokowi meninjau lokasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sembari berswafoto di lokasi bekas kebakaran? Atau diam-diam para wakil rakyat kita tengah "melobi" para mahasiswa atau para buruh yang melakukan aksi demonstrasi besar belakangan ini? Entahlah.
Harus sepositif atau senegatif apakah penilaian kita kepada para wakil rakyat yang jelas-jelas mangkir dari tugas di hari pertama pasca dilantik dan diambil sumpah jabatannya? Mereka yang tidak hadir dengan alasan yang mengada-ada semestinya ditindak tegas. Diberikan surat teguran, surat peringatan.
Oh iya, di gedung DPR RI sepertinya semua orang memiliki kedudukan yang sama rata. Mereka sama-sama "wakil" dari rakyat. Dengan kata lain, rakyatlah yang berhak memberikan mereka "hukuman".
Teguran, peringatan, hingga pemecatan pun pantas diberikan oleh rakyat kepada para wakilnya yang secara nyata melalaikan tugas dan tanggung jawabnya.
Kita sebagai rakyat Indonesia sudah menggaji mereka secara layak, kita sudah memberikan mereka fasilitas yang lebih dari cukup, bahkan kita pun menjanjikan uang pensiun yang mumpuni pasca mereka pensiun nanti. Kurang apalagi coba?
Mendisrupsi Wakil Rakyat Pemalas
Pada masa-masa awal periode pengembanan masa jabatan seperti sekarang inilah saat yang paling tepat untuk menata kembali semuanya. Setiap pejabat publik harus dipantau kinerjanya setiap saat.
Era digital memungkinkan transparansi dan pelaporan data secara real time. Pejabat publik baik itu dari kalangan pemerintah ataupun anggowa dewan bisa dilihat seberapa baik kinerjanya pada kurun waktu tertentu.
Dalam rangka ini, tentu dibutuhkan fasilitas penunjang sehingga memungkinkan hal ini terjadi. Selama ini media masalah yang menjadi kontributor utama dalam melaporkan kualitas kinerja pejabat publik.
Itupun dalam selang periode waktu tertentu. Masih belum ada informasi real time terkait siapa yang hari ini, kemarin, besok, atau lusa yang mangkir dari tugas. Kalaupun ada yang tahu, itu hanya pada tataran terbatas saja.
Rakyat selaku "atasan tertinggi" banyak yang tidak tahu seperti apa perilaku wakil-wakilnya. Oleh karena itu perlu dibuatkan sistem pelaporan kinerja wakil rakyat, semacam rapor bagi siswa sekolah.
Namun membuat sistem semacam itu artinya ada perumusan anggaran. Ada uang yang harus diatur sedemikian rupa sehingga mekanisme penyampaian kinerja wakil rakyat itu bisa terealisasi.
Saya hampir lupa, setiap proyek yang melibatkan anggaran seringkali dikorupsi. Jangan-jangan hal serupa akan terjadi apabila usulan ini nantinya memang didengar wakil kita di gedung dewan sana. Jadi serba salah akhirnya.
Sampai saat ini saya pribadi merasa bingung terkait bagaimana sebaiknya cara kita untuk "mengendalikan" perilaku pejabat publik negeri ini. Kritik sepertinya sudah tidak mempan.
Demonstrasi hanya dianggap sebagai angin lalu saja. Teteapi percayalah bahwa zaman akan menemukan titik perubahannya sendiri. Rezim-rezim yang lama berkuasa pada akhirnya akan menjumpai kejatuhannya.
Hal itu sudah dirasakan oleh Soeharto, Ben Ali, Moammar Khaddafi, dan lain sebagainya. Zaman memiliki kekuatannya sendiri untuk menyeleksi sesuatu yang sudah "tidak layak" lagi dimasanya.
Kekuatan itu bernama disrupsi. Para wakil rakyat penyebab bangku kosong di gedung dewan sana suatu saat akan merasakan kekuatan disrupsi ini. Cepat atau lambat.
Salam hangat,
Agil S Habib
