Mengungkap Fakta Kerusuhan 21-22 Mei Ada Apa Sebenarnya?

Apa yang terjadi pada 21-22 Mei lalu terkait kerusuhan yang terjadi di beberapa lokasi di Jakarta hingga saat ini kabarnya masih belum benar-benar jelas. Simpang siur informasi terkait fakta lapangan dan kondisi yang terjadi waktu itu masih diliputi beberapa misteri. 

Mulai dari isu pengerahan brimob asing, hingga tindakan penganiayaan kepada demonstran oleh aparat keamanan. Beberapa rekaman video CCTV yang diklaim sebagai bukti di lapangan sudah cukup beredar luas di masyarakat, dan mungkin sebagian diantaranya sudah banyak di-upload di internet. 

Namun banyak media nasional yang memberitakan bahwa beberapa informasi itu adalah hoaks. Saling klaim pun dilakukan oleh beberapa pihak terkait siapa yang menjadi objek anarki pihak yang lainnya, dan siapa yang berdalih menjadi pihak yang lebih benar dari yang lainnya. 

Jujur, sebagai orang awam saya pribadi masih belum benar-benar paham perihal apa sebenarnya yang terjadi pada tanggal 21-22 Mei itu. Yang saya tahu adalah penggunaan media sosial pada saat itu dibatasi, dan unggahan via media sosial hampir sepenuhnya tidak bisa dilakukan.

Apapun yang terjadi waktu itu masyarakat luas berhak mengetahui fakta-fakta terkait apa yang sebenarnya terjadi. Benarkah ada aksi anarkis? Benarkah ada tindakan penyerangan dan penganiayaan? 

Pada saat itu salah seorang anggota keluarga saya sampai harus menunda kunjungannya ke Pasar Tanah Abang di Jakarta terkait pertimbangan situasi yang serba tidak pasti disana. 

Gonjang-ganjing informasi yang mewartakan bahwa ada kekhawatiran terjadi peluru nyasar semakin membuat kami enggan untuk kesana. Terkesan bahwa bangsa ini tengah mengalami hari yang kelabu.

Satu bulan berlalu, namun hingga kini fakta-fakta terkait peristiwa itu masih menyisakan begitu banyak pertanyaan. Sewaktu saya tengah menikmati momen idul fitri bersama keluarga, ada seorang kerabat yang menunjukkan kepada saya video pemukulan beberapa aparat keamanan kepada seorang demontran anak muda yang dipukuli berulang kali sampai berdarah-darah tak berdaya. Jika video itu benar, maka pasti saya benar-benar mengutuk tindakan biadab itu. 

Namun sayangnya saya belum bisa memastikan kebenaran video itu dan sampai saat inipun masih belum ada penjelasan yang sesuai fakta di lapangan. 

Terkadang ada perasaan resah melihat situasi dan kondisi bangsa kita yang banyak berkonflik satu sama lain hanya karena perbedaan dalam memilih pemimpin. 

Mungkin ketukan palu Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 28 Juni nanti mampu mengakhiri semua kerumitan ini sekaligus menjadi stimulus percepatan proses pengungkapan fakta kasus 21-22 Mei ini. Semoga.

Di tengah-tengah era keterbukaan informasi seperti sekarang ini sangatlah wajar apabila pemberitaan bisa berasal dari segala penjuru mata angin. Hanya saja yang perlu untuk diperhatikan adalah terkait dari validitas informasi itu. 

Permasalahannya, menentukan apa dan siapa yang mampu memberikan informasi valid inilah yang tidak mudah untuk dilakukan. Siapa elemen di negeri ini yang benar-benar mampu dipegang kredibilitasnya? Institusi kepolisian? Media masa? Organisasi kemasyarakatan (Ormas)? 

Semuanya masih menyimpan potensi untuk menyampaikan informasi yang berbeda dari fakta-fakta di lapangan. Mungkin yang benar-benar bisa kita pegang saat ini adalah menganggap semua pemberitaan sebagai informasi "netral" yang masih perlu dikroscek lagi benar atau salahnya. 

Kita harus mampu menjadi filter untuk diri kita sendiri. Kita harus mampu memilih dan memilah, serta berfikir kritis terhadap segala arus informasi. Jangan sampai kita menelan mentah-mentah semua informasi yang ada, terlebih menjadikannya pemahaman yang bulat. Hal itu akan terasa lebih aman untuk diikuti.

Saat ini kita hanya bisa berharap bahwa pihak-pihak terkait akan menjelaskan secara gamblang terkait kronologi peristiwa 21-22 Mei yang lalu itu. Lengkap dengan bukti-bukti yang teruji validitasnya. 

Apabila ada pihak-pihak lain yang merasa kurang puas dengan pemaparan yang ada, alangkah baiknya jika hal itu juga diungkap ke publik berikut pembuktiannya. Bukan semata melalui retorika tanpa validitas data. 

Akhirnya, semuanya akan berujung pada jalur hukum. Jika memang ada indikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), maka Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) harus bertindak cepat mengusut tuntas hal ini. Semuanya perlu disegerakan penyelesaiannya. Jangan sampai menunggu usang, atau mengungkitnya lagi dimasa-masa mendatang ketika ada momen politik tertentu.

Salam hangat,

Agil S Habib