Sekolah Rakyat: Solusi Berdaya atau Jalan Terjal Alternatif?

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Namun, di lapangan akses terhadap pendidikan layak masih menjadi tantangan, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Menjawab kesenjangan ini, pemerintah telah menyiapkan 53 lokasi Sekolah Rakyat yang akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026. Sekolah Rakyat hadir sebagai alternatif nyata untuk menjangkau kelompok masyarakat yang terpinggirkan dari sistem pendidikan formal.

Urgensi Sekolah Rakyat di Tengah Ketimpangan Pendidikan

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, Maret 2024), jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,22 juta orang (9,03%), sedangkan kategori miskin ekstrem sebesar 0,83% dari total populasi. Di sisi lain, Kemendikbudristek mencatat terdapat 448.367 satuan pendidikan yang melayani sekitar 53,32 juta anak. Namun, hanya sekitar 66,8% penduduk yang menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA/sederajat, dengan angka yang lebih rendah di daerah perdesaan.

Masih terdapat 4,2 juta anak usia 6–18 tahun yang tidak bersekolah (Kemendikbudristek, 2024). Penyebab utamanya antara lain keterbatasan ekonomi, akses geografis, serta minimnya sarana dan prasarana pendidikan. Dalam kondisi tersebut, Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi bagi anak-anak yang tidak dapat mengakses pendidikan formal akibat hambatan ekonomi, letak geografis, atau faktor sosial lainnya.

Sekolah Rakyat sebagai Boarding School Alternatif

Tidak seperti sekolah formal pada umumnya, beberapa Sekolah Rakyat mengadopsi konsep seperti boarding school. Dalam model ini, peserta didik tidak hanya datang belajar di siang hari, tetapi juga tinggal dan dibina secara penuh di lingkungan sekolah. Mereka menerima pendidikan akademik sekaligus pendidikan karakter, keterampilan hidup, dan nilai-nilai moral. Model ini sangat relevan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem atau anak jalanan yang tidak memiliki lingkungan belajar kondusif di rumah. Dengan tinggal di sekolah, mereka memperoleh pola hidup yang lebih stabil dan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik melalui pendekatan pendidikan yang menyeluruh.

Keunggulan Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya alternatif pendidikan yang layak. Keunggulan utamanya terletak pada aksesibilitas. Model pendidikan ini mampu menjangkau anak-anak yang tinggal di daerah terpencil atau tidak mampu mengakses institusi formal karena berbagai keterbatasan.

Sekolah Rakyat juga menawarkan fleksibilitas kurikulum. Kurikulum tidak harus sepenuhnya mengikuti sistem nasional, tetapi dapat disesuaikan dengan kondisi lokal dan kebutuhan peserta didik. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih kontekstual dan aplikatif.

Dari sisi pembiayaan, Sekolah Rakyat umumnya dikelola dengan dukungan komunitas, donatur, atau lembaga sosial, sehingga peserta didik tidak dibebani pungutan besar. Bahkan pada banyak kasus, pendidikan yang diberikan bersifat gratis. Nilai tambah lainnya adalah keterlibatan aktif masyarakat. Dalam Sekolah Rakyat, komunitas setempat terlibat langsung dalam proses pendidikan, baik sebagai pengajar, penyedia logistik, maupun pembimbing moral. Hal ini menciptakan rasa memiliki dan memperkuat solidaritas sosial dalam mendukung keberlangsungan pendidikan anak-anak.

Tantangan Implementasi Sekolah Rakyat

Meski menjanjikan, implementasi Sekolah Rakyat menghadapi tantangan kompleks. Tantangan awal adalah proses seleksi peserta didik. Dengan keterbatasan kapasitas dan sumber daya, diperlukan sistem seleksi yang adil dan tepat sasaran agar program ini benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.

Tantangan lain adalah aspek kualitas. Banyak relawan pengajar yang memiliki semangat tinggi, namun tidak semua memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan pedagogis yang memadai, sehingga dapat terjadi kesenjangan dalam mutu pembelajaran.

Keberlanjutan program juga menjadi masalah penting. Karena umumnya tidak dibiayai dari anggaran rutin pemerintah, ketergantungan pada sumbangan atau dana hibah menjadikan program ini rentan terhadap fluktuasi pendanaan. Jika tidak ditopang dukungan stabil, Sekolah Rakyat berisiko terhenti di tengah jalan.

Masalah lainnya adalah belum adanya pengakuan formal terhadap ijazah atau hasil belajar peserta didik Sekolah Rakyat. Ini bisa menjadi hambatan bagi lulusan yang ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja formal. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk menjembatani pendidikan alternatif ini dengan sistem pendidikan nasional agar tetap inklusif tanpa terpinggirkan secara administratif

Sekolah Rakyat bukan sekadar alternatif pendidikan, melainkan bagian dari solusi untuk memastikan setiap anak memperoleh haknya atas pendidikan yang layak. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, dengan dukungan kebijakan yang tepat serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, model pendidikan ini dapat menjadi jawaban bagi jutaan anak yang belum terlayani oleh pendidikan formal. Pendidikan bukan sekadar angka dan statistik, melainkan soal membuka pintu masa depan bagi anak-anak Indonesia.