Berdasarkan data yang disajikan, dapat dilihat bahwa Kabupaten Mandailing Natal memiliki anggaran pendapatan sebesar Rp 1.685,18 miliar, namun realisasinya hanya mencapai Rp 1.615,32 miliar atau 95,84% dari target. Hal ini menunjukkan adanya sedikit kekurangan dalam pencapaian target pendapatan daerah.
Pendapatan daerah Kabupaten Mandailing Natal masih didominasi oleh transfer dari pemerintah pusat, dengan kontribusi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mencapai 86,9% dari total pendapatan, atau sebesar Rp 1.403,78 miliar (94,20%) dari target Rp 1.490,26 miliar. Hal ini menunjukkan tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dan perlunya strategi untuk mengurangi ketergantungan tersebut secara bertahap. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ini menjadi kontributor utama pendapatan daerah, diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 122,71 miliar atau 108,24% dari target Rp 113,37 miliar.Â
Meskipun realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedikit melebihi target, namun secara nominal angka tersebut masih terbilang rendah. Oleh karena itu, perlu upaya peningkatan PAD melalui optimalisasi potensi pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber-sumber PAD lainnya seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah.. Hal ini penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
Dari sisi belanja daerah, Kabupaten Mandailing Natal menganggarkan belanja sebesar Rp 1.742,02 miliar, dengan realisasi Rp 1.610,79 miliar atau 92,47% dari target. Realisasi belanja belum mencapai target anggaran belanja. Â
Belanja terbesar adalah Belanja Pegawai sebesar Rp 680,58 miliar atau 91,32% dari target Rp 745,30 miliar. Pemerintah daerah perlu memaksimalkan penyerapan anggaran belanja, terutama untuk belanja modal yang realisasinya hanya 83,10% dari target. Belanja modal penting untuk pembangunan infrastruktur daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas penyerapan anggaran belanja modal agar pembangunan daerah tidak terhambat.
Terdapat beberapa pos belanja yang perlu dievaluasi, seperti Belanja Hibah yang realisasinya mencapai 648,12% dari target. Hal ini perlu dianalisis penyebabnya untuk perbaikan perencanaan anggaran ke depan. Sebaliknya, terdapat pos seperti Belanja Tidak Terduga yang realisasinya hanya 4,59% dari target, yang mungkin perlu dikaji ulang kebutuhannya. Mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap perencanaan dan realisasi pos-pos belanja tersebut untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengeluaran daerah. Pemerintah daerah juga dapat mempertimbangkan untuk mengalokasikan lebih banyak anggaran pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Secara keseluruhan, pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal perlu terus berupaya meningkatkan kinerja pendapatan daerah, terutama PAD, serta mengoptimalkan belanja daerah agar dapat memberikan dampak maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah juga menjadi kunci penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal.
Ke depan, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lain seperti Pendapatan Transfer Antar Daerah yang realisasinya melebihi target (115,40%). Selain itu, perlu adanya evaluasi dan perbaikan dalam perencanaan anggaran agar dapat meminimalisir kesenjangan antara target dan realisasi, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Selain terhadap pengembangan wilayah kab. Mandailing natal, Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal juga perlu segera memperbaiki ketersediaan data terkini dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Hal ini akan membantu menjamin keberlanjutan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
